Bisnis.com, Jakarta – Pendidikan tercatat sebagai salah satu sektor yang paling padat karya, namun sayangnya merupakan sektor yang pekerjanya berpenghasilan kurang dari upah rata-rata nasional. Rendahnya upah membuat guru dan tenaga kependidikan berisiko menjadi kelas menengah, yaitu kelompok yang bergerak menuju kelas menengah yang aspiratif.

Hal itu terungkap dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Februari 2024 yang dilakukan Deputi Dana Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Bappenas). Siyahan, dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Senin (2/9/2024).

Sneider mengatakan, rata-rata gaji pekerja di Tanah Air per Februari 2024 adalah Rp3,04 juta per bulan. Sebagai rasio rata-rata, berarti jumlah karyawan lebih banyak atau lebih sedikit.

Sayangnya, menurut Scenaider, banyak sektor pekerjaan yang upahnya lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

“Kami telah mengidentifikasi daerah-daerah yang paling banyak menarik pekerja tetapi memberikan upah terendah di negara ini,” kata Scenaider, Rabu (4/9/2024).

Industri manufaktur yang menunjukkan pertumbuhan industri juga masuk dalam daftar tersebut dengan rata-rata gaji pegawai sebesar Rp3,03 juta per bulan, sedikit di bawah rata-rata nasional. Begitu pula dengan industri konstruksi, di mana pekerjanya menerima gaji bulanan sebesar 29 lakh 50 ribu.

Sayangnya, sektor pendidikan termasuk dalam kelompok yang gaji pekerjanya di bawah rata-rata nasional. Guru dan dosen menerima gaji rata-rata Rp2,84 juta per bulan.

Hal ini mengejutkan karena sektor pendidikan merupakan salah satu pilar penting pembangunan negara dan pemerintahan, khususnya untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.

“Sektor-sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja termasuk manufaktur, manufaktur, pendidikan, air, perdagangan, pertanian, perumahan dan layanan sosial lainnya tetapi masih memberikan upah lebih rendah daripada rata-rata pekerja,” kata Snyder.

Hanya karena pekerja di sektor pendidikan menerima upah rendah bukan berarti biaya pendidikan di Indonesia murah. Biaya pendidikan yang terus meningkat menjadi salah satu faktor pendorong inflasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa sektor pendidikan menjadi penyumbang utama inflasi bulanan (month-on-month/MtM) pada Agustus 2024, meski penurunan inflasi umum sebesar 0,03% pada bulan yang sama.

Pudji Ismartini, Asisten Statistik Distribusi dan Ketenagakerjaan BPS, mengatakan sektor pendidikan menyumbang penurunan inflasi sebesar 0,04 persen atau kenaikan inflasi sebesar 0,65 persen. Sedangkan biaya SD, SMP, dan SMA masing-masing menyumbang 0,01% terhadap inflasi.

Pudzi mengatakan kenaikan harga tersebut dibarengi dengan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya pendidikan.

“BPS mengalami peningkatan pada tahun ajaran baru 2024. Kalau perguruan tinggi negeri, dan UKT ya, SPP dibayarkan ke sekolah,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (2/9/2024).

BPS mencatat, kenaikan biaya pendidikan terutama terjadi pada sekolah dan perguruan tinggi swasta di UKT. Meski demikian, Pudsey mengaku pihaknya belum menuliskan informasi mengenai besaran atau nominal kenaikan UKT.

“Secara umum kenaikan biaya pendidikan tinggi pada Agustus 2024 mengalami inflasi sebesar 0,46%. Contohnya adalah kenaikan UKT. Oleh karena itu, BPS tidak akan menulis lagi tentang biaya pendidikan tinggi,” ujarnya.

Sebelumnya pada Juli 2024 sektor pendidikan mengalami penurunan sebesar 0,69% dan Juli 2024 sebesar 0,04%.

Sebelumnya, kenaikan harga kelompok pendidikan pada tahun 2020-2024 terjadi pada bulan Agustus. Sedangkan peningkatan pendidikan mencapai 0,57% pada tahun 2020, sebesar 1,2% pada tahun 2021, dan meningkat menjadi 1,85% pada tahun 2023.

Pekerja di sektor pendidikan memperoleh gaji rata-rata sebesar Rp2,84 juta per bulan, yang menempatkan sebagian besar masyarakat berada di kelas menengah. Mereka adalah masyarakat yang pendapatan per kapitanya antara 2,04 juta hingga 9,9 juta per bulan.

Namun faktanya banyak guru dan PNS yang tidak menerima gaji yang memadai. Kebanyakan dari mereka mendapat gaji hanya lakh per bulan yang mempunyai tanggung jawab besar mendidik anak-anak sukunya.

Penghasilan hanya lakh saja bisa membuat seseorang menjadi kelas menengah, miskin atau melarat.

Tidaklah adil jika guru dan tenaga kependidikan, sebagai pionir administrasi publik di Indonesia, harus berjuang keras dalam hal keuangan dan keluarganya. *GK adalah garis kemiskinan. Angka-angka di atas adalah rata-rata pengeluaran bulanan sebesar Rs

Plt Direktur Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Ediningar Vidyasanti mengungkapkan, ada tekanan terhadap masyarakat Indonesia, artinya mereka sulit masuk kelas atas dan berisiko masuk kelas menengah. . . Sebab, dari segi pengeluaran, kelas menengah cenderung berada di kelompok terbawah.

Harga rata-rata atau rata-rata masyarakat kelas menengah tercatat sebesar Rp 2.846.440 per orang per bulan. Mereka perlu meningkatkan konsumsi per kapita menjadi Rp7,06 juta untuk ‘naik’, namun hanya tinggal Rp806.178 dari batas bawah yang mengancam ‘turun’.

“Kalau ada distraksinya lemah, bisa jatuh ke kelas menengah,” kata Amalia.

Pendapatan rata-rata kelas menengah adalah sebesar gaji bulanan para pekerja di sektor pendidikan. Oleh karena itu, mereka tergolong kelompok yang berisiko dikucilkan dari kelompok tersebut.

Pada tahun 2019, terdapat 57,33 juta masyarakat kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia, namun kini jumlah masyarakat kelas menengah sebanyak 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Pada saat yang sama, terjadi peningkatan jumlah dan jumlah penduduk miskin (dari 549,7 juta menjadi 676,9 juta atau 20,56 persen menjadi 24,23 persen) dan kelas menengah (dari 128,85 juta menjadi 137,5 juta atau 48,2 persen). 29,22%)

Artinya, 9,4 juta orang di kelas menengah akan hilang pada 2019-2024, yang menunjukkan bahwa mereka berpindah ke kelas menengah. Jawaban Prabowo, Bermanfaatkah?

Saat debat calon presiden dan wakil presiden, Minggu (4/2/2024), Prabowo Subanto berjanji akan menaikkan gaji guru, PNS, dan TNI-Polri jika terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029. Kini Prabowo telah terpilih dan harus menepati janjinya.

Prawo mengatakan, kenaikan gaji dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup guru, tenaga honorer, dan TNI/Poli.

“Gaji guru perlu kita tingkatkan termasuk respek, kualifikasi guru perlu kita latih, angkat, dan berikan seluruh pejabat pemerintah ASN, TNI, Polri,” kata Prabowo pada pertemuan kelima di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Minggu (4/2/2024).

Pravo mengatakan, selain perubahan upah, hal itu juga akan mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Kami akan menaikkan gaji mereka sehingga mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan melayani masyarakat dengan lebih baik,” katanya.

Menilik visi, dokumen kerja dan program Prabowo-Gibran, dua bakal calon (Paslon) Nomor Urut. (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan aparatur pemerintah sedang dalam tahap perkembangan.

Mereka semua berpendapat bahwa pendanaan guru dan TNI/Pollri harus ditingkatkan. Menurut dia, sistem penggajian dikelola pada gaji minimum daerah (UMP) sebagai gaji tertinggi untuk jabatan profesional, meski pelaksanaannya diatur sesuai kekuatan keuangan pemerintah. (Annasa Rizki Kamalina, Rika Anggrani)

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel