Bisnis.com, JAKARTA – Pernyataan berbeda disampaikan sejumlah menteri kabinet Presiden Jokowi terkait rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM bersubsidi) yang pertama kali diterapkan pada 17 Agustus 2024. Jawabannya beragam.

Menteri Koordinator Keuangan, Airlangga Hartarto membantah rencana penghentian bantuan pangan dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia. Namun Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu berencana melepas subsidi BBM agar sesuai target mulai 1 September 2024.

“Tidak ada pembatasan pangan, sosialisasi [dari BBM] sampai tepat sasaran,” kata Airlangga kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator, Selasa (16/7/2024).

Pada hari yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menghadiri acara koordinasi penghematan bahan bakar.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembatasan beberapa jenis kendaraan akan diberlakukan, namun tidak pada 17 Agustus 2024. “Ada pembatasan pada beberapa kendaraan. Bukan [17 Agustus], 1 September,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif belum mau berkomentar terkait pembahasan BBM di Airlangga. Arifin juga menyampaikan bahwa revisi Peraturan Presiden (Perpres) n. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sudah sampai ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). “[Kementerian Koordinator BBM] Minta… [revisi Perpres No.191 Tahun 2024] sampai ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” ujarnya.

Presiden Jokowi sendiri membantah pemerintah akan segera melakukan pembatasan cadangan bahan bakar pada 17 Agustus 2024. “Tidak, tidak ada. Belum ada pemikiran [pembatasan bahan bakar], belum ada pertemuan,” kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Air. Pangkalan Angkatan ( Pangkalan Udara , Selasa (16/7/2024).

Pernyataan pembatasan bantuan pangan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan pembatasan akan dimulai pada 17 Agustus 2024. Hal ini bertujuan untuk mendorong penyaluran bantuan agar menyerang; dan sistem ini disiapkan oleh PT Pertamina.

“Pertamina sedang menyiapkan bantuan yang sesuai. Mudah-mudahan tanggal 17 Agustus sudah bisa kita mulai, yang mana bagi masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan, kita kembalikan,” kata Luhut dalam postingan di Instagram @lutut. Selasa (9/7/2024).

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel