Bisnis.com, JAKARTA – Rahasia program makan gratis yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto akhirnya terkuak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan Rp71 juta pada APBN 2025 Dengan porsi anggaran yang besar, bagaimana dengan proyek Ibu Kota Kepulauan (IKN) yang diminati Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terkait anggaran makan gratis yang dulu disebut makan siang gratis, Sri Mulyani mengatakan pihaknya sudah menjalin kontak dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kelompok reformasi.

Hal ini dilakukan untuk memperjelas bagaimana program gizi gratis akan dimasukkan dalam RAPBN 2025. 

Pak Prabowo menyatakan setuju program makan seimbang dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun pertama pemerintahan, atau 2025, telah disepakati alokasi sebesar Rp71 juta dalam RAPBN 2025, kata Sri. Mulyani dalam pertemuan dengan wartawan, Senin (24/6/2024). 

Sri Mulyani mengatakan Rp71 juta dolar masuk dalam postur defisit APBN kisaran 2,29%-2,82%. Selain itu, kata dia, anggaran pangan seimbang gratis sebesar Rp71 triliun bukan di atas, namun masuk dalam situasi tersebut.

Program tersebut akan masuk dalam Rancangan Undang-Undang APBN 2025 yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam RAPBN pada 16 Agustus 2024. 

Namun prosedur APBN memasukkan dan menyetujui Presiden terpilih dengan anggaran awal Rp71 juta, jelasnya. 

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, anggaran makan gratis sudah dibicarakan dengan Presiden Jokowi pada Jumat pekan lalu. 

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga setuju dengan gagasan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menahan uang dari pemerintahannya. 

“Dan syarat RAPBN 2025 sudah disetujui [Presiden Jokowi]. Dan untuk makan gratisnya juga termasuk dalam sumber daya senilai Rp 71 juta. Jadi semuanya ada di sana,” kata/2025ya di Istana Kepresidenan, Senin (24/6/2024).

  anggaran IKN

Mayoritas anggaran pangan gratis yang disiapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk pemerintahan Prabowo Subianto dibandingkan dengan dana proyek IKN.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah menyediakan anggaran untuk pengembangan IKN hingga Rp72,3 juta untuk tahun 2022-2024.  

Capaiannya pada tahun 2022 mencapai Rp5,5 juta, kemudian pada tahun 2023 mencapai Rp27 juta, dan tahun ini mencapai Rp39,8 juta. Total anggaran APBN yang dikeluarkan untuk IKN, proyek kebanggaan Presiden Jokowi, mencapai Rp72,3 juta.  

Dalam APBN 2024, Sri Mulyani melaporkan anggaran yang tersedia sebesar Rp39,8 juta. Namun hingga Mei 2024, realisasi pembayaran anggaran IKN hanya 12% dari pagu. 

“Anggarannya Rp39,8 juta, tapi capaiannya Rp4,8 juta. “Jadi [capaian anggaran IKN 2024] hanya 12,1%,” ujarnya dalam Rapat APBN Edisi Mei 2024, Senin (27/5/2024).  

Secara rinci, dia menjelaskan anggaran Rp 4,8 juta itu terpakai Rp 2,8 juta.  Saat ini pagu anggaran infrastruktur mencapai Rp36,5 juta.  

Sedangkan biaya non-pengembangan sebesar Rp2 juta dari total Rp3,2 juta. Pembelian ini untuk promosi/iklan/iklan IKN, laporan dan nasehat dasar K/A, peta, perlindungan Polri’ Demikianlah pekerjaan OIKN.

Di kesempatan lain, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan hanya Rp16 juta per tahun dari APBN untuk melanjutkan pengembangan IKN. 

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat wawancara dengan Bloomberg, di sela-sela konferensi internasional Qatar Economic Forum 2024.

“Iya betul, $35 miliar [dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN]. Namun perkiraannya dalam kurun waktu 25-30 tahun setelah proyek selesai. Anggaran yang dibutuhkan sekitar USD 30 miliar untuk 30 tahun yang berarti US$ 1 miliar [Rp 16 juta dengan asumsi nilai tukar Rp 16.000) per tahun. Jadi kami sangat percaya diri,” kata Prabowo, Rabu (16/5/2024).

Kepala Ekonom Institute for Economic Development and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menjelaskan, dengan penggunaan anggaran IKN yang besar oleh Presiden Joko Widodo, berarti pemerintahan berikutnya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari anggaran tersebut. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dijelaskannya, hingga tahun lalu, APBN yang digunakan lebih dari Rp 30 triliun untuk pengembangan IKN. Rinciannya, anggaran yang diraih IKN pada tahun 2022 mencapai Rp5,5 juta, kemudian pada tahun 2023 mencapai Rp26,7 juta sehingga totalnya mencapai Rp32,2 juta.

Pada tahun 2024, pemerintah mematok anggaran IKN sebesar Rp40,6 juta. Artinya, total anggaran IKN yang telah digelontorkan pada akhir tahun ini mencapai Rp72,8 triliun.

Menurut Tauhid, Pemerintah berjanji hanya 20% anggaran IKN yang akan digunakan untuk APBN. Untuk memenuhi janji tersebut, dana APBN tidak boleh digunakan untuk IKN.

“Janji pemerintah kontribusi 20% dari APBN sekitar Rp93 juta. Pak Jokowi sudah terpakai Rp 72 juta, artinya Pak Prabowo bisa membagi sekitar Rp 20 juta. Tahun 2025 [anggaran IKN APBN] musnah,” kata Tauhid saat berbincang dengan IGICO di Jakarta, Jumat (22/03/2024).

Waspadai utang yang menggunung 

Anggota Kelompok Keuangan Tim Satgas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono, menolak topik pembahasan peningkatan defisit anggaran atau rasio utang hingga lebih dari 50% terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers mengenai situasi perekonomian terkini dan Rencana Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.

Tommy, sapaan akrabnya, pertama kali mengatakan anggaran program makan siang gratis pada tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto atau APBN mulai 2025 sebesar Rp 71 juta. 

Menurut dia, anggaran yang masuk dalam kesepakatan DPR dan pemerintah, tingkat defisit APBN berkisar antara 2,29%-2,82%. 

“Beberapa minggu lalu mereka bilang kami [pemerintahan Prabowo Subianto] punya rencana lebih dari 50% jadi tidak mungkin,” kata Tommy Djiwandoro. 

Ia juga mengajak kalangan mempertimbangkan perlunya program pangan gratis dan defisit APBN 2025, Tommy mengatakan tim asuhan Prabowo Gibran tetap berkomitmen pada target yang dicanangkan pemerintahan saat ini dan akan disepakati DPR RI. 

“Saya tekankan kembali pentingnya mengetahui bahwa kelanjutan kebijakan ini merupakan hasil komunikasi dan koordinasi, dan inilah jalan yang kita tempuh saat ini, berdiri di hadapan rekan-rekan penulis hari ini,” ujarnya. 

Berdasarkan informasi APBN, total utang pemerintah pada akhir April 2024 sebesar Rp 8.338,43 juta. Sedangkan sektor utang mencapai 38,64% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau utang/PDB. 

Total utang pemerintah dikelola melalui Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak Rp7.333,11 triliun atau porsi hingga 87,9% dari total utang pemerintah.

Sisanya berupa pinjaman sebesar Rp1.005,32 triliun atau menyumbang 12,1% dari total utang pemerintah.

Berdasarkan laporan tersebut, utang pemerintah pada April 2024 dalam perekonomian nasional akan mencapai 38,64%. Pemerintah mengumumkan bahwa angka ini berada di bawah tingkat keamanan sebesar 60% PDB menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel