Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mempertimbangkan besaran tarif yang akan dikenakan terhadap barang impor asal China. Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), menyatakan penetapan tarif tersebut memerlukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

“Saat ini sedang kami kerjakan bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Kementerian Perindustrian juga sedang berdiskusi dengan serikat pekerja agar bisa dilihat dari hulu dan hilirnya. ” ujarnya kepada wartawan pada Februari, akhir pekan lalu (4/7/2024).

Salah satu sumber pendapatan pemerintah direncanakan untuk menaikkan pajak impor dalam rangka membatasi atau membatasi perdagangan dengan Tiongkok. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian ingin menerapkan pembatasan perdagangan melalui hambatan tarif berupa Tindakan Pengamanan Bea Masuk (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dengan tarif maksimum bea masuk tekstil dan produk tekstil (TPT). hingga keramik.

Febrio menjelaskan, pemerintah mengevaluasi kondisi daerah dari hulu hingga hilir, mulai dari bahan mentah seperti serat dan kain hingga garmen jadi. Diakuinya, pemerintah terkadang menemukan produk-produk buangan asal China.

Namun terkait besaran tarif yang diajukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang diperkirakan antara 100% hingga 200%, Febrio masih enggan merinci angka pastinya. “Berapa tarifnya? Untuk tekstil juga ada BMTP untuk sandang yang habis masa berlakunya pada November 2024. Ini sedang kami diskusikan untuk tindak lanjutnya,” lanjut Febrio.

Mendag sebelumnya menyatakan hampir seluruh barang jadi yang diimpor, antara lain kosmetik, sepatu, pakaian, TPT, dan keramik, akan dikenakan bea masuk lebih dari 100%. Tujuannya untuk meredam masuknya barang impor ke pasar dalam negeri yang menjadi ancaman bagi sektor industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nasional.

“Ketujuh yang mendapat perhatian khusus adalah TPT, sandang, keramik, elektronik, kosmetik, tekstil lainnya, dan sepatu,” kata Zulkifli Hasan kepada media di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (5/7/2024).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel