Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) membuka kemungkinan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan program makan siang dan susu gratis pemerintahan Presiden terpilih Prabowo-Gibran.

Sekretaris Jenderal Bapanas Sarwo Edhy mengakui impor pangan pasti diperlukan untuk melaksanakan program makan siang gratis kerakyatan tahun depan. Namun, dia belum bisa memastikan berapa banyak dan jenis impor pangan yang dibutuhkan.

“Soal program makan siang gratis, logikanya kalau produknya belum pasti impor, ya kita belum tahu jumlahnya [impor] karena masih dihitung,” kata Edhy. pada pertemuan di kawasan Senayan, Senin (29/7/2024).

Dia menjelaskan, kebutuhan impor bahan pangan seperti beras dan susu gratis masih menunggu kepastian jumlah penerima manfaat program unggulan Kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) Prabowo-Gibrani 2024 yang dijanjikan. sebagian program makan siang dan susu gratis nantinya akan disesuaikan dengan budget yang ada.

“Karena belum tahu pasti berapa jumlahnya dan apa tujuannya, apakah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, atau mungkin SD atau SMP saja,” ujarnya.

Edhy memastikan Bapanas memang akan mendukung program makan siang dan susu gratis yang diharapkan mulai beroperasi pada 2025. Sebab, unggulan Prabowo-Gibran sejalan dengan program Bapanas sebelumnya seperti B2SA [beragam, bergizi. seimbang dan aman] dan Genius, menyediakan makanan untuk siswa sekolah dasar dan menengah di berbagai sekolah.

Sementara itu, pada tahun 2025, Bapanas diharapkan dapat melaksanakan program pola Genius B2SA kepada siswa SD dan SMP di 350 sekolah di berbagai wilayah Indonesia.

“Intinya kami mendukung program makan siang gratis yang dicanangkan pemerintah,” ujarnya.

Seperti dilansir Bisnis.com, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) merilis pernyataan pada Selasa (23/7/2024) terkait program susu gratis Prabowo-Gibrani. 

Ketua Gapmm Jenderal Adhi S. Lukman mengungkapkan, pihaknya diundang untuk mendukung program susu gratis dengan mengimpor sapi pada pemerintahan mendatang.

Pasalnya, menurut Adhi, produksi susu dalam negeri saat ini belum mencukupi kebutuhan program kerakyatan tersebut. Faktanya, hingga 80% susu untuk memenuhi kebutuhan susu industri saat ini masih bersumber dari luar negeri alias impor.

Namun menurutnya, impor sapi perah tidak bisa dilakukan secara instan. Ada banyak faktor dan persiapan yang perlu dipertimbangkan. Menurut dia, kesesuaian iklim dan lingkungan menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan impor sapi perah. Indonesia, sebagai wilayah tropis, cenderung menghasilkan lebih sedikit susu dibandingkan negara subtropis seperti Eropa atau sebagian Australia.

Rendahnya produktivitas susu di Indonesia dinilai menjadi tantangan dalam penerapan program susu gratis Prabowo-Gibran. Oleh karena itu, menurutnya, program tersebut kini bisa dipenuhi secara realistis melalui impor susu murni.

“Kalau menurut saya, mau tidak mau, [impor susu] sementara di hulu akan diperbaiki,” kata Adhi saat ditemui di kawasan Senayan, Senin (22/07/2024).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel