Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah membentuk satuan tugas khusus mengawasi pembangunan pabrik Bauksit yang stagnan dinilai merupakan langkah tepat. 

Presiden Forum Pertambangan & Energi Indonesia (IMEF) Singih Widagdo mengatakan pemerintah melewatkan sejumlah pengembangan botol bauksit. Menurut dia, pembentukan gugus tugas ini akan memperbaiki kondisi pengelolaan industri hilir bauksit.

“Tindakan [Menteri Penanaman Modal/Kepala BKPM] Bahlil patut didukung agar pengelolaan bauksit yang hanya 4% dari cadangan dunia ditingkatkan dari segi produk inferior seperti aluminium,” kata Singih, saat itu. dihubungi Bisnis. , Minggu (30/6/2024).

Singih berharap Satgas Hilir Bauksit mendorong terciptanya lingkungan investasi yang menarik bagi investor. 

Di sisi lain, menurut Singih, pembentukan gugus tugas juga harus melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan.

“Sebaiknya tim pengelola tidak mewakili BKPM melainkan tim pengelola nasional untuk membenahi industri bauksit dan bisa diperluas ke mineral lain yang dinilai bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya akan membentuk gugus tugas terkait pembangunan smelter Bauksit.

Bahlil mengatakan pengembangan hilirisasi bauksit kini perlu mendapat perhatian khusus karena banyak bangunan kaca yang terbengkalai. 

Yang benar-benar perlu mendapat perhatian nyata adalah yang jelek-jeleknya, apa. Dan bauksit, kemarin saya berbicara dengan Pak. Arifin Menteri ESDM, kita punya kelompok, gugus tugas, yang mengendalikan kita. Karena mereka sudah diberi izin membangun smelter, maka peluang ekspor ke mereka tergantung. Beberapa dari kita memiliki keringanan dan insentif pajak yang berbeda. Nah, kalau itu yang terjadi, kita cari tahu, lalu kita buatkan solusinya. Sehingga beberapa hal yang masih terbengkalai tetap terjadi.

“Bauksit, kemarin saya sudah ngobrol dengan Pak Arifin, Menteri ESDM, untuk membuat kelompok, satuan tugas untuk mengendalikan kita,” kata Bahlil kepada wartawan, Kamis (27/6/2024).

Bahlil mengatakan, pihaknya nantinya akan mengkaji dan mencari solusi terkait permasalahan drainase bauksit.

Bahlil mengatakan, pemerintah sebenarnya telah menawarkan beberapa insentif, termasuk keringanan pajak, untuk mendorong pengembangan hilirisasi bauksit. Namun ternyata banyak proyek peleburan bauksit yang tidak berjalan.

Untuk itu, gugus tugas ini nantinya akan mengkaji dan mencari solusi terkait permasalahan drainase bauksit tersebut.   

Tapi bauksit, bukan berarti tidak berfungsi semuanya, ada yang sudah berjalan dan bagus, ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Mineral (ESDM) mengungkapkan sebagian besar bangunan pengolahan dan pemurnian atau produksi bauksit masih berdiri.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Pemajuan Pengelolaan Pertambangan dan Batubara Irwandy Arif mengatakan, dari 12 smelter Bauksit yang dikembangkan, baru empat yang beroperasi.

“Belum dipindahkan, empat di antaranya sudah beroperasi, kata delapan orang saat menteri memerintahkan pemantauan langsung ke lokasi. Dari delapan ini, kurang lebih tujuh sudah melakukan,” ujarnya. Irwandy mengatakan di rapat Kementerian ESDM, Jumat (21/6/2024).

Irwandy mengatakan, terhentinya pembangunan smelter tersebut menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan larangan ekspor bauksit mulai 10 Juni 2023.

Dia mengatakan, delapan perusahaan manufaktur yang duduk sudah berjanji akan menyelesaikan pembangunan botol tersebut setelah diizinkan mengekspor bauksit.

“Sampai 2023 penertibannya [tidak jalan]. Makanya dilarang. Nah, sekarang bagaimana bisa tumbuh lagi? Pertama, apakah mereka tidak punya uang untuk mengembangkannya?” kata Irwandy.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan Channel WA