Bisnis.com, Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar membeberkan perkembangan pembuatan Anti-Scam Center alias Anti-Scam Center.

Mahendra menjelaskan, dewan membahas proses pembentukan tim dengan pemain dari sektor keuangan, termasuk perbankan.

Itu upaya kita bersama seluruh kementerian/lembaga jika menyangkut industri jasa keuangan,” ujarnya kepada wartawan di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (09/08/2024).

Ia menjelaskan, desain Anti-Scam Center telah disempurnakan dari segi keanggotaan dan teknologi untuk menjalankan fungsinya.

Selain itu, Mahendra juga membahas mengenai investasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam forum tersebut untuk mendukung kinerja tim ke depan.

“Lembaga keuangan berpartisipasi semaksimal mungkin agar dapat melihat secara efektif risiko-risiko yang mungkin timbul di lembaga jasa keuangan,” ujarnya.

Ia menilai peran lembaga jasa keuangan penting untuk membuka kemungkinan penindakan permasalahan antar lembaga.

“Untuk itu, kita harus mendapat dukungan dan partisipasi penuh dari seluruh lembaga jasa keuangan dan selanjutnya otoritas serta kementerian/organisasi,” tegas mantan Wakil Menteri Luar Negeri tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan segera membuka pusat anti-penipuan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap penipuan online.

Anti Fraud Center ini merupakan hasil inisiatif 16 Kementerian/Departemen (K/L) yang mendapat restu dari Presiden Jokowi. OJK mewajibkan seluruh bank bergabung dalam kelompok kerja tersebut.

Selain itu, bank-bank yang sering dijadikan tempat penipuan dan penipuan juga punya nama bank yang sama. Ini pasti bank besar,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderika. Vidyasari Jumat lalu (8 Februari 2024) Devi dalam Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional 2024 usai konferensi pers Hasil Studi (SNLIK) di Jakarta.

Dalam sebuah acara, Kiki – begitu ia disapa – menjelaskan bahwa meski tingkat pemahaman literasi keuangan cukup tinggi, namun terdapat kesenjangan dalam perilaku keuangan masyarakat. 

SNLIK mencatat Indeks Literasi Keuangan Masyarakat tahun 2024 sebesar 65,43%. Namun peluang terjadinya penipuan terbuka karena beberapa faktor.

“[Misalnya] tingkat pemahaman masyarakat nampaknya cukup tinggi, bahkan lebih buruk dari perilaku tamak, tamak dan ingin segala sesuatunya cepat,” ujarnya dalam siaran pers hasil RDK bulanan Juli 2024. Konferensi, Senin (5/8/2024).

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel