Bisnis.com, JAKARTA – Teguh Dartanto, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih baik dan stabil. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintahan baru juga diharapkan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjawab sejumlah tantangan perekonomian.

“Situasi perekonomian Indonesia saat ini masih baik dan stabil, namun kita perlu mulai melakukan perbaikan. Langkah-langkah strategis diperlukan untuk merespons penurunan harga [deflasi] selama lima bulan berturut-turut, hilangnya hampir 9,5 juta orang dari kelas menengah, PHK, dan ketidakpastian tambahan di luar negeri. “Berhati-hati lebih baik daripada berpuas diri,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (23/10/2024). 

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Maju Airlanga Hartarto menegaskan situasi perekonomian Indonesia stabil. Inflasi dianggap rendah dan stabil, namun volatilitas pangan telah turun ke tingkat yang rendah. Kondisi pasar keuangan Indonesia relatif baik. Nilai tukar rupee relatif baik dibandingkan negara Asia lainnya, yaitu -1,05% year to date (ytd).

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga meningkat sebesar 3,94% year-on-year, bahkan mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di 7.905,39 pada 19 September 2024. Peringkat investasi Indonesia juga positif. Pemeringkatan dan Informasi Investasi, Inc. (R&I) mengafirmasi peringkat kredit negara (SCR) Indonesia pada BBB+, dua tingkat di atas peringkat investasi (investment grade), dengan prospek positif.

Di sisi lain, pemerintah menghadapi sejumlah tantangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi Indonesia sebesar 0,12% pada September 2024. Deflasi ini merupakan yang kelima berturut-turut pada tahun ini dan merupakan deflasi terparah dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut dipandang sebagai indikasi menurunnya pendapatan atau uang atau pendapatan di masyarakat. Salah satu pendorongnya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah industri. Kementerian Tenaga Kerja mengumumkan sekitar 53.993 pekerja telah di-PHK hingga Oktober 2024.

PHK ini terutama terjadi pada industri manufaktur, dengan 3 provinsi yang mencatatkan jumlah PHK terbanyak yaitu Jawa Tengah, Banten, dan Jakarta. Jumlah kelas menengah yang selalu bangga menjadi bagian dari kemajuan ekonomi juga semakin berkurang. BPS mencatat pangsa penduduk kelas menengah dalam hal pengeluaran turun dari 21,4% pada tahun 2019 menjadi 17,1% pada tahun 2024.

Selain itu, konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina di Eropa masih kritis bagi perekonomian global. Hal ini diperparah dengan perang di kawasan Timur Tengah yang semakin meluas hingga ke negara-negara sekitar konflik Israel-Palestina.

Tegu menjelaskan, berbagai tantangan tersebut diharapkan dapat segera terjadi mulai saat ini. Pemerintahan baru berharap perkiraan tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025.

“Kebijakan jangka pendek bisa berupa penundaan PPN 12% dan pemberian bantuan sosial kepada kelompok kelas menengah yang terkena PHK. Kemudian, dalam jangka panjang, pemerintahan Prabowo-Gibran harus fokus pada penciptaan lapangan kerja di sektor formal. “,- lanjut Taegu.

Selain itu, menurutnya dana bantuan sosial masih tidak hanya dibutuhkan oleh kelompok ekonomi bawah. Namun bantuan sosial juga diperlukan agar kelas menengah yang tidak memiliki pekerjaan tidak terjerumus ke dalam kemiskinan. Dalam situasi saat ini, bantuan sosial nontunai dan berbasis nama dan alamat merupakan solusi yang baik untuk mencegah kebocoran.

Bansos juga bisa disalurkan melalui penawaran, misalnya melalui skema application-on-demand. Kelompok kelas menengah dapat mendaftar untuk mendapatkan bantuan kesejahteraan ketika mereka diberhentikan. Pertahankan optimisme secara keseluruhan

Tegu juga mengatakan, pemerintahan ke depan harus bisa menjaga optimisme masyarakat. Untuk itu, pemerintahan baru harus menerapkan transisi yang mulus dan stabil tanpa gejolak yang berarti. Terobosan ekonomi yang dicapai harus dikomunikasikan dengan baik kepada pemangku kepentingan.

“Pemerintahan baru tidak boleh membuat banyak janji yang tidak realistis dan tidak boleh membuat pernyataan yang tidak efektif. Selain itu, pemerintah harus segera mengatasi penurunan jumlah kelas menengah, serta ketidakpuasan kelas menengah terhadap program nyata. “, katanya.

Tegu juga berharap pemerintah dapat menjaga keakuratan data perekonomian di daerah untuk menjaga stabilitas di masa depan. Pasalnya, kini ada sejumlah daerah yang diduga menggunakan data inflasi daerah. Faktanya, data ekonomi daerah yang akurat membantu pemerintah pusat merumuskan keputusan ekonomi yang tepat bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, seorang kepala daerah yang memainkan sistem terkait manipulasi data inflasi sangat berbahaya dalam mengambil keputusan karena datanya salah. Langkah yang dilakukan adalah pemberian denda bagi daerah yang mengelola data dengan menghapus insentif atau bahkan mengurangi DAU.

Cara lainnya adalah dengan memanfaatkan teknologi big data untuk memantau dan mencatat data transaksi di daerah agar lebih mudah akurat serta efektivitas dan efisiensi anggaran publik dapat ditingkatkan, ujarnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA