Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan meningkatkan target konsumsi listrik per kapita Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan target konsumsi listrik per kapita sebesar 4.000 hingga 5.000 kWh per kapita, namun pertumbuhan ekonomi saat ini baru mencapai 5%. 

Sementara Dewan Energi Nasional sebelumnya telah memutuskan nilai 5.500 kWh untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. 

“Jadi jumlahnya kita naikkan menjadi 6.600 untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Ini sejalan dengan orientasi politik Prabowo-Gibran, makanya akan kita uraikan di RUPTL berikutnya,” kata Bahlil di IIGCE, Rabu (9/9/2021). 18/2024). .

Berdasarkan data Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, konsumsi listrik per kapita Indonesia akan mencapai 1.337 kWh per kapita pada tahun 2023, atau baru 100,1% dari target 1.336 kWh per kapita. 

Kinerja konsumsi listrik per kapita tahun lalu menunjukkan konsumsi listrik terus berlanjut setiap tahunnya dan akan mencapai 1.173 kWh per kapita pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 13,98%. 

Dalam hal ini, pemerintah juga mendorong produksi listrik ramah lingkungan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang memiliki potensi sebesar 24.000 megawatt (MW) atau sekitar 40% dari total potensi panas bumi dunia. 

Namun Presiden Joko Widodo mengatakan pengembangan panas bumi sebagai sumber energi masih berjalan lambat dan cenderung stagnan. Faktanya, sejauh ini baru terpasang 11% atau 2.600 MW. 

“Izin yang membutuhkan waktu 5 sampai 6 tahun untuk membandingkan PLTP dan tidak bisa langsung berfungsi harus segera diatasi,” kata Jokowi dalam kesempatan yang sama. 

Oleh karena itu, Jokowi meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM Bahlil Lahadalia) segera mencari cara untuk mempercepat perizinan agar tambahan listrik ramah lingkungan bisa dibeli di Indonesia. 

“Tapi 11% artinya 2.600 saja, sedikit sekali. Malah yang antri mau konsumsi banyak. “Perbaiki sistem perizinannya,” tutupnya. 

Untuk berita dan artikel lainnya, kunjungi Google Berita dan WA Channel