Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal dan Perencanaan (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan memberikan lahan terbaik kepada PP Muhammadiyah. 

“Soal Muhammadiyah, saya katakan Insya Allah kami akan memberikan yang terbaik eks PKP2B [Perjanjian Karya Pertambangan Batubara] di luar KPC [Kaltim Prima Coal],” kata Bahlil usai konferensi pers Q2/2024, Senin. (29/7/2024). 

Seperti diketahui, pemerintah menyerahkan lahan eks KPC kepada Nahdlatul Ulama (NU) untuk dikelola. Namun Bahlil tidak merinci secara spesifik nama atau lokasi eks PKP2B yang dikaitkan dengan Muhammadiyah. 

“Soal [PKP2B Exp] saya lapor dulu ke Presiden [Jokowi]. Kalau saya tidak lapor ke Presiden, kalau saya lapor dulu ke Bapak Presiden yang diganti,” imbuhnya. . 

Bahlil mengatakan, Muhammadiyah melakukan kajian panjang mengenai penerimaan atau partisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah terkait pemberian izin.

Hal itu telah dibicarakan dengan Muhadjir Effendy, Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, kata Bahlil. 

“Bagusnya, cuma kita yang berpikiran buruk. Banyak yang bilang organisasi kerakyatan tidak punya pengalaman. Dan Indonesia? Di Indonesia misalnya, perusahaan pertambangan sudah punya struktur. – Dieksploitasi sebelum dikelola, Katanya masyarakat akan rusak jika organisasi rakyat mengelolanya dengan baik, kini yang ada hanyalah organisasi masyarakat yang bisa menjadi contoh bagi yang lain dalam pengelolaan sumber daya mineral yang baik dan perlindungan sumber daya pertambangan, ujarnya. 

 PP Muhammadiyah membeberkan sejumlah aspek yang menjadi pertimbangannya dalam menerima usulan pemerintah untuk mengelola wilayah perizinan berusaha (WIUP).

Seperti diketahui, PP Muhammadiyah telah resmi menerima WIUP yang dihadirkan pemerintah. Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, keputusan ini diambil usai rapat unifikasi nasional dan rapat PP Muhammadiyah.

“Muhammadiyah telah memutuskan siap mengoperasikan perusahaan pertambangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Namun, Muhammadiyah berjanji Wilayah Izin Perdagangan (WIUP) akan dikembalikan kepada pemerintah jika pengurusannya dibatalkan.

Ketua PP Muhammad Haedar Nashir mengatakan pihaknya bertanggung jawab mengembalikan tambang tersebut kepada pemerintah jika tidak ada kekhawatiran bagi masyarakat.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel