Bisnis.com, JAKARTA – Para ekonom menyoroti peningkatan anggaran pendidikan pada Rencana Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 24,3%, dari Rp 581,3 triliun pada tahun ini menjadi Rp 722,6 triliun pada tahun depan.

Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro mengatakan, selama lima tahun terakhir, anggaran pendidikan hanya tumbuh rata-rata 4,8% setiap tahunnya. 

Peningkatan tersebut sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan defisit menjadi 2,53% PDB atau sekitar Rp 616 triliun. Satria bahkan menilai rencana anggaran ini sangat konservatif. 

“Anggarannya sangat konservatif,” tulisnya dalam keterangan publik, Senin (19/08/2024). 

Pasalnya, Program Pangan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi bagian dari dana pendidikan, yang menurut undang-undang harus menyumbang minimal 20% belanja pemerintah. Total belanja pendidikan Rp 722,6 triliun pada tahun 2025 setara dengan alokasi 20% APBN 

Namun perlu dicatat bahwa angka tersebut tidak hanya mencakup belanja Kementerian Pendidikan saja, namun juga Kementerian Agama (misalnya belanja sekolah menengah Islam), Kementerian Jalan (infrastruktur sekolah) dan lain-lain. 

Presiden Joko Widodo juga telah membentuk badan baru yang akan mengelola janji-janji politik Presiden Prabowo Subianto.

Satria melihat Kementerian Keuangan memperkirakan program MBG akan menelan biaya Rp71 triliun yang berarti mencakup sekitar 10% dari total dana pendidikan. 

Dengan tambahan anggaran tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan pertumbuhan dasar 5,1% pada tahun 2025.

Oleh karena itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, sebesar 5,2%. 

“Namun target defisit sebesar 2,53% yang ditetapkan dalam usulan APBN tahun 2025 seharusnya meredakan kekhawatiran fiskal,” lanjutnya. 

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim belum bisa menyebutkan asal usul atau masuknya MBG dalam program pendidikan. 

Nadiem memilih bungkam dan hanya mengatakan persoalan itu akan ditangani oleh pemerintahan berikutnya.  

“Kita harus bertanya kepada pemerintah selanjutnya bagaimana cara mengatasinya,” kata Nadiem saat ditemui di kantor DJP, Jumat (16/8/2024).

Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini RAPBN 2025 masih berbentuk “amplop besar”, sehingga belum bisa dijelaskan secara detail. 

Setelah itu, pemerintahan baru akan menetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), termasuk terkait MBG. 

“Bagi APBN ini kekuatan yang besar, namun beberapa detailnya belum bisa dirinci karena akan ada kabinet baru yang merupakan ciri transisi. Tapi kami akan terus berkomunikasi sampai ada keputusan politik atau sampai ada keputusan. sudah ada penunjukan badan, anggarannya akan segera kami setujui,” jelasnya pada konferensi pers RAPBN 2025 di kantor DJP, Jumat (16/8/2024).

Terbaru, Jokowi melantik Profesor Dadan Hindayana menjadi Kepala Dinas Gizi pagi ini, Senin (19/8/2024). Pelantikan ini terjadi setelah Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Manusia. 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel