Bisnis.com, Jakarta – Dualitas di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memasuki babak baru. Arshad Rasjid Chs akan mengajukan gugatan menuntut pembatalan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 14 September 2024.

Dijelaskan kepada Arshad Rasjid, Penasihat Hukum Kadin Indonesia, Hamdan Zoelwa, Pengurus Kadin Indonesia, bahwa langkah ini diambil untuk memastikan hanya ada satu Kadin Indonesia.

“Kami akan mengambil langkah hukum untuk menuntut agar hasil Munaslub secepatnya dibatalkan oleh pengadilan,” kata Hamdan dalam konferensi pers di Menara Qadin, Rabu (25 September 2024).

Kubu Arshad nantinya akan menggugat penanggung jawab Munas 14 September 2024, Dewan Pengarah atau Steering Committee, Komite Operasional atau Operation Committee, dan seluruh badan yang terkait langsung dengan Munaslub.

Namun Hamdan belum bisa membeberkan ke pengadilan negeri mana kasus tersebut akan diajukan karena masih banyak aspek yang perlu dikaji oleh tim.

Menurut Hamdan, hasil pertimbangan Majelis Nasional maka disahkan Undang-Undang (Uu) Nomor 1 Tahun 1987 tentang Serikat Pekerja dan Dewan Serikat Pekerja, Keputusan Presiden (Keppress) Nomor 18 Tahun 2022 yang menyetujui perubahan peraturan. Dewan Perdagangan dan Industri, serta pelanggaran prinsip-prinsip organisasi seperti peraturan teknis.

Hamdan mengatakan munas yang dilaksanakan pada 14 September 2024 tidak sah dan tidak mencapai kuorum karena tidak mencapai 50%+1. Menurut AD/ART, pihaknya harus menyampaikan surat peringatan 2×30 hari sebelum Musyawarah Nasional Kadin Daerah. Saat diinterogasi, Hamdan menyatakan pihaknya belum menerima dokumen dimaksud.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen yang ada, manajemen tidak diperingatkan, ujarnya.

Selain itu, untuk menentukan Anggota Peserta Luar Biasa (EMP) yang mempunyai hak suara dalam Munaslub, Kadyn Daerah harus mengadakan rapat paling lambat 3 hari sebelum Munaslub.

“Yah, itu sudah hilang,” katanya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seharusnya menjadi penengah kisruh di Kamar Dagang dan Industri Indonesia, memutuskan “menyerah”. Ia menilai permasalahan yang dihadapi Jokowi harus diselesaikan secara mandiri.

“Ini bukan organisasi politik, ini organisasi pengusaha. Oleh karena itu, saya meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik di Dewan Asosiasi Perdagangan dan Industri. “Jangan lempar bola panas ke saya,” ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu. 8 ketua umum asosiasi perdagangan dan industri regional menghubungi polisi

Dewan Pengurus Perdagangan dan Industri Indonesia telah menyampaikan laporan kepada polisi mengenai kehadiran beberapa ketua kamar dagang daerah pada konferensi nasional yang diduga menggunakan nama baik atau penipuan.

Sebanyak delapan Ketua Umum Daerah Kadina, yakni Jambi, Diki Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Utara, melaporkan sejumlah oknum ke Polri pada Rabu (25 September 2024). 263 KUHP sehubungan dengan dugaan pemalsuan kantor pusat.

Dewan Pengurus Perdagangan dan Industri Indonesia mengirimkan surat kepada 7 anggota dewan, 13 ketua umum kamar dagang daerah, dan 24 ALB untuk meminta klarifikasi terkait keikutsertaan mereka dalam konferensi nasional tersebut.

Perihal pengiriman surat meminta klarifikasi kepada beberapa pimpinan, ketua umum Kadin daerah, dan pertimbangan dalam rapat pengurus LBB mengenai pengenaan sanksi organisasi, kata Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia itu. Kamar Dagang dan Industri Indonesia Daniswara K. Harjono. 

Sebelumnya di Munas Jakarta, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anidya Bakri belum berkomentar spesifik terkait gugatan terhadap Arsad Rasjid. 

Anindia menegaskan, jabatan yang dijabatnya saat ini merupakan amanah dari Kadin dan Asosiasi Daerah. 

“Saya tidak akan berkomentar mengenai hal ini (tindakan Arshad) karena saya yakin amanah dari Kadin Daerah adalah mengelola Kadin sebagai kemitraan pemerintah dan juga bersinergi dengan pengusaha dan perusahaan,” kata Anidia di Kadin. . Tower Selasa (24/9/2024) Mungkinkah Kadin Kembali ke Persatuan?

Anindi Bakri yakin, di tengah krisis dualitas kepemimpinan yang terjadi saat ini, organisasi Khadin akan kembali bersatu.

Dijelaskannya, pengusaha yang akrab disapa Anin ini mewakili Dewan Nasional Serikat Pekerja dan Industri (Munaslub Kedin) sebagai wadah dan lembaga tertinggi serikat pekerja/serikat buruh, serta Dewan Serikat Pekerja dan Industri Daerah.

Dia mengatakan partai-partai ini membentuk Steering Committee and Organizing Committees (SCOCs) sendiri dan hasilnya sudah terlihat.

Di sisi lain, Anin, sapaan akrab Anindya Bakri, masih terbuka kemungkinan bertemu kembali dengan Kadi di bawah kepemimpinan yang sama. Hal ini dapat dipahami dari kisah Kadi yang bertahun-tahun lalu menghadapi kepemimpinan ganda.

Di kantor, Anin berkata, “Ada yang menarik, menurut saya semuanya harus terulang kembali. Kadinnya cuma satu, dan cerita awalnya biasa saja, tapi endingnya pasti bersih dan kuat untuk dunia usaha. Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (25 September 2024).

Sementara Anin bungkam saat ditanya apakah pihaknya sudah sepakat dengan Kadin pimpinan Arshad Rasjid. Namun, kata dia, hal utama yang dibutuhkan dunia usaha adalah kepemimpinan yang kuat dari Kadi.

Ia menambahkan, keluhan pihak lain terhadap kesepakatan Munaslub merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan pada platform yang ada.

Anin melanjutkan, pihaknya terus menjalin kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumkham) untuk konfirmasi hukum penyelenggaraan Kadin versi Munaslub. Dia mengatakan, prosesnya tidak berbeda dengan pimpinan Kadin sebelumnya.

“Fokus kami bagaimana mendukung pemerintahan Pak Jokowi dan pemerintahan selanjutnya. Penegakan hukum berjalan seperti biasa, tapi kami sudah berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai hal ini,” kata Anindi.

Di sisi lain, meski ada tuntutan hukum, Arshad tetap mengajak semua pihak untuk duduk bersama, mengesampingkan ego, dan mencari solusi sesuai pedoman yang tepat.

“Ini bukan tentang saya, ini bukan tentang Arshad, ini bukan tentang Anina, ini bukan tentang kekuasaan. Ini tentang bagaimana Kadin berkolaborasi dan berkolaborasi sebagai mitra strategis pemerintah untuk memimpin perekonomian Indonesia,” ujarnya. Dalam video yang diunggah akun Instagram @arsjadrasjid, Selasa (24/9/2024).

Diberitakan sebelumnya, kisruh organisasi ini bermula dari diangkatnya Anindi Bakri sebagai Ketua Umum Musyawarah Nasional Khadin 2024 yang digelar pada 14 September 2024.

Munas ini menggantikan Arshad Rasjid yang terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 menyusul Munas VIII yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan The Watch Channel.