Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap tiga tantangan perekonomian yang harus diatasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Analis kebijakan ekonomi Apindu Ajib Hamdani mengatakan tantangan pertama yang harus dihadapi adalah situasi fiskal yang berada dalam tekanan. Diperkirakan pada tahun 2025 Belanja APBN sebesar Rp3.613,1 triliun akan ditopang oleh pendapatan pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun. Artinya, potensi defisit lebih dari Rp 600 triliun akan menambah utang negara. 

Ia mengatakan hal itu juga mencakup permasalahan fiskal terkait utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 sekitar Rp 800 triliun. 

“Dengan kompleksitas fiskal yang terjadi saat ini, diharapkan jajaran Kementerian Keuangan memiliki solusi terobosan,” jelas Ajib dalam keterangan resminya, Minggu (20/10/2024).

Menurut Ajibo, tantangan kedua adalah masih tingginya angka pengangguran. Hal ini terlihat mulai tahun 2024. data, dimana pengangguran mencapai 5,2 persen.

Ia menjelaskan, investasi yang selalu melebihi rencana dalam 5 tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk menarik lebih banyak tenaga kerja. Ajib bahkan menilai hal tersebut menjadi paradoks karena fenomena penghentian pekerjaan (PHK) semakin meningkat sedangkan Incremental Output Ratio (ICOR) terus meningkat. 

Menurut dia, hal ini berarti kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi semakin menurun.

Permasalahan ketiga yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto adalah kemiskinan. Ajib mengatakan pemerintah sangat perlu mendorong kebijakan yang mengedepankan kesetaraan dan penurunan tingkat kemiskinan. 

Dengan lebih dari 60% produk domestik bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan berkelanjutan jika kemiskinan dapat semakin dikurangi dan daya beli masyarakat dapat ditingkatkan. pada tahun 2024 Statistik menunjukkan bahwa angka kemiskinan adalah 9,03% atau sekitar 25 juta jiwa.

Di sisi lain, dia juga menyebut ada fakta lain yang perlu dikhawatirkan pemerintah, yakni masyarakat miskin penerima Bantuan Iuran Pusat (PBI) BPJS berjumlah lebih dari 96 juta jiwa. 

Artinya, pemerintah perlu berhati-hati dengan baseline data sebagai landasan kebijakan ke depan. Bebannya masih besar mengingat besarnya masyarakat miskin, entah itu 25 juta atau 96 juta jiwa, jelasnya.

Lanjutnya, Prabowo sudah memiliki program prioritas yang tercantum di Asta Cita. Dari 8 program umum, 5 di antaranya berkaitan dengan bidang ekonomi. Artinya, Presiden sangat memahami permasalahan dan tantangan apa saja yang menanti di bidang perekonomian. 

“Perlu adanya serangkaian langkah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor perekonomian melalui perubahan mendasar pada sistem perekonomian, regulasi dan infrastruktur,” ujarnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel