Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menetapkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 2,53% atau setara Rp 616,2 triliun produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2025 atau tahun pertama 2024-2029 Pemerintahan terpilih Presiden Prabu Subianto.

Proyeksi tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pembacaan nota fiskal dan usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/1). 8/2023).

Defisit APBN sebesar 2,53% pada tahun depan akan menjadi defisit tertinggi sejak era pandemi Covid-19. Realisasi defisit APBN yang lebih tinggi dari angka tersebut terjadi pada tahun 2021 atau tahun pertama pemulihan pandemi, yaitu -4,57% terhadap PDB.

Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% PDB atau Rp 616,2 triliun, kata Jokowi.

Kepala pemerintahan dan kepala negara mengatakan, APBN akan dibiayai dengan bantuan sumber pendanaan yang aman dan dikelola secara cermat.

Jokowi mengatakan penerimaan negara pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 2.996,9 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun.

“Reformasi perpajakan akan terus dilakukan dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki tata kelola dan administrasi perpajakan, serta memberikan insentif perpajakan yang tepat sasaran dan terukur,” ujarnya.

Saat ini belanja pemerintah pada tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Belanja dinilai sangat efisien dan produktif sehingga selain dapat mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian, kata Jokowi.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel