Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengatakan pembentukan Badan Pendapatan Negara (SRS) bisa menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan negara. Sebab saat ini sekitar 50% APBN digunakan untuk pembayaran utang.

Drajad mengatakan belanja yang dialokasikan sebesar Rp3.621,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 masih belum mencukupi untuk membiayai tahun pertama Prabowo-Gibra.

Sebab, pemerintah wajib membayar utang dan bunganya mencapai Rp1.353 triliun atau 45% dari proyeksi total pendapatan tahun depan sebesar Rp3.005,1 triliun.

Jawabannya kita lewat BPN,” Katadata: Indonesia’s Future Policy Talks di Le Meridien, Jakarta (09/10/2024). 

Drajad menjelaskan, BPN saat ini tidak banyak dibicarakan. Namun, BPN harus memasukkan tiga elemen transformasional. 

Ketiga elemen tersebut adalah perubahan kelembagaan, perubahan teknologi, dan perubahan budaya.

“Budaya adalah hal yang paling sulit diubah, tapi teknologi bisa dipaksakan dengan teknologi,” ujarnya. 

Pasalnya, Drajad mengakui pemerintahan Prabowo tidak memiliki dana hampir Rp300 triliun pada tahun depan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Setidaknya Rp300 triliun dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dari 5,8% menjadi 5,9% pada tahun 2025, sehingga Indonesia tidak terdorong ke pertumbuhan PDB 8% dalam lima tahun ke depan. 

“Tahun 2025, pertumbuhannya harus mencapai minimal 5,8% atau 5,9%, makanya kita harus punya batu loncatan untuk mencapai 6%-7% lalu 8%. Kekurangannya berapa? Rp300 kurang dari satu triliun,” tuturnya.

Sebelumnya, rencana pembentukan badan baru ini bahkan sempat diusulkan oleh pihak asing, yakni Dana Moneter Internasional (IMF). 

HPG mengingatkan, pembentukan badan baru ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. HPG mengatakan restrukturisasi semacam ini akan sangat mahal jika tidak direncanakan dengan matang.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel