Bisnis.com, JAKARTA – Belanja pemerintah daerah dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun yang meliputi belanja non-K/L sebesar Rp1.541,3 triliun dan belanja K/L sebesar Rp1.160,1 triliun. Belanja pemerintah meningkat menjadi 9,5% dari tahun 2021.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, dalam acara temu media di Anier, Banten, Rabu (25/09/2024) mengatakan APBN 2025 menjadi landasan pencapaian visi Indonesia Emas 2045. APBN 2025 ini tidaklah unik, namun merupakan tonggak sejarah yang mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 dalam perjalanannya, kata Wahiu.

Hal ini membutuhkan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan penjualan. Wahyu mengatakan belanja pemerintah daerah pada tahun 2025 akan didorong menjadi lebih baik. Investasi ini akan fokus pada mendorong pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan dan adil.

Efisiensi belanja barang atau pekerjaan umum semakin membaik sehingga mendorong investasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kami terus mengupayakan anggaran dan asuransi nasional yang berkelanjutan dan adil.

“Kami melakukan kajian pengendalian keamanan yang lebih bermakna dan efektif dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, keakuratan data diperlukan untuk meningkatkan mekanisme transfer yang sinergis dan integrasi berbagai proyek terkait,” kata Wahyu.

Di tengah kondisi global yang tidak menentu, APBN menjadi alat penting untuk meredam guncangan (shock absorber). Untuk itu, Wahyu mengatakan ada banyak biaya dan beban.

Saat ini subsidi dan kompensasi tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp525 triliun dengan tujuan menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung UMKM. Kontribusi tersebut antara lain subsidi dan pembayaran energi sebesar Rp394,3 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp131,3 triliun termasuk tabungan.

Belanja yang lebih baik akan ditingkatkan melalui pembagian dan peningkatan pelayanan publik melalui relokasi (TKD) pada tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp919,9 triliun.

“Kita perlu menggabungkan dan mengkombinasikan kebijakan pusat dan daerah. Menciptakan kegiatan ekonomi baru. Harapannya yang dapat mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan serta integrasi, meningkatkan kebaikan untuk dibelanjakan di tempat-tempat yang baik,” imbuhnya.

Upaya penyelarasan pembangunan di daerah dilakukan melalui peningkatan efisiensi belanja APBD, penguatan otoritas pajak daerah, dan pengembangan pembiayaan baru.

Wahiu menutup pemaparannya dengan mengatakan bahwa di tengah gejolak perekonomian global, pemerintah harus tetap melanjutkan disiplin fiskal dengan mengelola krisis.

Ketika pendapatan terus terwujud, pengeluaran dan inovasi menjadi lebih efisien. Stok APBN 2025 dijaga pada kisaran aman sebesar 2,53%.

“Kita sama-sama ingin memastikan ada perubahan, perubahan ini bagus, tapi APBN harus tetap dijaga. Bukan hanya jangka pendek, tapi juga jangka menengah dan panjang.” kekuatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengendalikan masalah,” tutupnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel