Bisnis.com, Jakarta — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Bambang Soesatyo angkat bicara terkait isu stabilitas antara pengusaha dan pemerintah pasca terpilihnya Ananda Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. . Industri (Kadin) pada tanggal 14 September 2024 pada Konferensi Nasional Luar Biasa (Munsalab).  

Bambang mengatakan perlunya stabilitas yang memperkuat pemerintahan dan dunia usaha serta menyatukan apa yang terpecah. Apalagi pada pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakaboming Raka.

Setidaknya jika kita mengingat bahwa pemerintah saat ini dan di masa depan serta Kadin sebagai satu-satunya organisasi dunia usaha di Indonesia yang baik dan bersahabat, maka pemerintah tidak perlu khawatir mencari sumbernya, kata Bambang dalam lokakarya Kadin bersama Menteri. Pada Minggu (15/9/2024) di Cudden Tower, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Mancomham) Suptman Andy Agtas. 

Secara khusus, Bambang telah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, mencapai target 3 juta rumah bagi penduduk serta peningkatan gizi masyarakat yang merupakan program andalan pemerintahan baru. Tak hanya itu, mereka juga berharap Kaden bisa berkonsultasi dengan pemerintahan baru untuk mengurangi pajak yang semakin memberatkan saat ini. Ia berharap ruang gerak wajib pajak bisa lebih luas dan fokusnya lebih luas dibandingkan wajib pajak.  

“Tugas kami adalah menunjukkan kepada pemerintah bagaimana cara meningkatkan pembayar pajak yang dulu dikatakan sapi tidak memberi susu, maka disembelih.” Tujuan inilah yang membawa kami mengadakan Munas agar hubungan antara pengusaha dan pemerintah dapat kembali terjalin baik dengan pemerintah”, ujarnya. 

Sementara pada kesempatan lain, Ketua Umum Kadin Jenderal Arsjad Rasjad menyebut terpilihnya Ananda Bakri tidak sah dan ilegal pada Munas kemarin. Hal ini menyiratkan adanya dualisme di tubuh Kadin Indonesia. 

Arsjad mengatakan Munas 2024 ilegal karena tidak sesuai dengan kerangka hukum dan aturan organisasi yang berlaku.  Pihaknya juga akan mengambil upaya hukum terkait penyelenggaraan Munas 2024 yang akan melahirkan Ketua Umum Kadin Indonesia yang baru, Ananda Bakri.

“Setelah itu, kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga keutuhan organisasi dan menegakkan peraturan hukum yang berlaku,” kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Lwansa, Minggu (15/9/2024). 

Direksi Kaden saat ini sedang menyelidiki dan mengkaji pelanggaran AD/ART. Arsjad yakin, hasil penyelidikan ini akan mengungkap bukti-bukti yang akurat dan dapat dipercaya berupa surat dan dokumen terkait persiapan Munas yang diselenggarakan oleh kelompok tertentu. Tak hanya itu, ia pun tak segan-segan mendisiplinkan pihak penyelenggara Manaslab 2024 agar Kaden tetap stabil dan menjadi rumah bersama para pelaku ekonomi. 

“Kami mohon dukungan pemerintah sebagai pengawas berdasarkan UU 1 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia sesuai dengan kepentingan nasional,” ujarnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel