Bisnis.com, JAKARTA- Anindya Bakrie mengatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan dipilih pada hari ini, Minggu (15/9/2024).

Soal cerita itu, Bisnis coba tunjukkan kepada Ketua Kadin Bangka Belitung, Thomas Jusman. Thomas mengatakan timnya masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai kasus tersebut. 

Kata Thomas saat dihubungi Bisnis, Minggu (15/9/2024) “Kami masih menunggu informasi lebih lanjut, apalagi menunggu waktu dari Presiden.” 

Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak sempat menghadiri pelantikan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin hari ini, Minggu (15/ ). 9). /2024).  

“Hari ini belum ada rencana seperti itu,” kata Yusuf saat dihubungi Bisnis melalui SMS, Minggu (15/9/2024).  

Kabar pelantikan Anindya Bakrie sebagai Ketua Kadin sebelumnya diungkap oleh Anggota Penegakan Hukum, Perlindungan dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

Ia mengatakan, Anindya Bakrie terpilih dengan hormat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dari Munas Kadin 2024. 

Besok [hari ini] kita buka di sini, baru sekarang disetujui, sah, besok kita buka, kata Bamsoet kepada wartawan, Sabtu (14/9/2024).

Bamsoet yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Indonesia (MPR) mengatakan Anindya Bakrie akan segera dilepasliarkan di tempat yang sama dengan Musyawarah Nasional Kadin, yakni St Regis, Jakarta, Minggu (15). /9/2024).

Menurut dia, pelaksanaan Munas ini berdasarkan keinginan Kadin, Asosiasi dan Perkumpulan Daerah. Ia yakin tak ada lagi yang bisa dilakukan untuk “menumbangkan” Arsjad Rashid kecuali kerusuhan regional.

Bambang menilai terpilihnya Anindya sah menggantikan Arsjad Rasjid. Opsi ini juga tersedia dalam Kode Etik dan Peraturan (AD/ART).

Oleh karena itu, ini bukan pelanggaran undang-undang, ini kebutuhan daerah yang meminta Munas. Oleh karena itu, kebutuhan daerah. Bisa saja, baca AD/ART saja, jadi tidak perlu. melanggar.” katanya.

Bamsoet sepakat Arsjad Rasjid tidak melanggar hukum seperti yang banyak disampaikan anggota tentang Arsjad sebagai Ketua Kelompok Pemenangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. 

Lebih dari pelanggaran hukum, dia mengatakan pergantian Arsjad dilakukan sesuai kebutuhan dan kebutuhan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Daerah akibat perubahan situasi politik.

Artinya, banyak kejadian dimana dunia usaha setelah pemilu presiden sudah tidak ada lagi di daerah karena sudah tidak ramah terhadap pemerintah. “Ini yang dipikirkan daerah,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, tidak ada dua hal yang mengatur Kadini saat ini. Sebab, menurut dia, Munas Kadin 2024 sudah tepat dan kuorum ditentukan oleh 28 Ketua Umum Daerah Kadin, 25 asosiasi, dan 25 organisasi khusus Kadin.

Proses seleksi diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan yang menerima data-data di dalamnya untuk menyelenggarakan Majelis Nasional. Menurut dia, pergantian mendadak pemerintahan Kadini tidak ada hubungannya dengan dukungan politik di masa pergantian rezim.

“Saya kira tidak ada, yang ada adalah perwakilan pemerintah dan Pak Rosan juga mewakilinya, karena beliau Menteri Investasi. Saya kira tidak ada hal lain yang perlu dikhawatirkan, itu hanya pekerjaan kita saja. Sebagai orang lanjut usia, saya ingin orang yang bisa berangkat lagi,” ujarnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan Channel WA