Bisnis.com, Jakarta – Anggota Komisi

Komisi XI ini. Hal itu diumumkan dalam Rapat DPR RI, Selasa (2/7/2024).

Fauzi menilai, jaminan yang diberikan pemerintah akan bermanfaat tidak hanya untuk program infrastruktur dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tapi juga program lainnya, salah satunya makanan bergizi gratis.

“Mudah-mudahan dengan diterapkannya [jaminan pemerintah], apa yang disampaikan teman-teman bisa bermanfaat tidak hanya dari segi PEN dan infrastrukturnya, tapi juga dari segi pangan bergizi di masa depan, kalau bisa,” ujarnya.

Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (KMANKU), mengatakan sejauh ini baru dua klaster, yaitu Penjaminan Infrastruktur dan PEN, yang dijamin negara.

Selain itu, ada dana lain seperti jaminan pengelolaan cadangan pangan masyarakat.

“Itu ada. Nah, dana lain bisa berubah, misalnya jaminan lain, seperti jaminan pinjaman pangan ID, cadangan pangan,” ujarnya.

Namun Suminto enggan mengomentari usulan Fauzi agar pemerintah juga menjamin program makanan bergizi gratis.

Terkait RDP tersebut, Suminto menyebutkan penjaminan yang masih aktif terhadap berbagai proyek infrastruktur berjumlah Rp364,8 triliun.

“Yang terbesar adalah pekerjaan PLN dan Hutama, serta proyek KPBU [kemitraan antara pemerintah dan badan usaha],” jelas Suminto.

Selain itu, Outstanding penjaminan program PEN yang masih aktif sebesar Rp29,8 triliun, antara lain penjaminan kredit modal kerja UKM, korporasi, dan BUMN sebesar Rp14,9 triliun, Rp3,3 triliun, dan Rp11 triliun. ,6 triliun.

Sedangkan dana penjaminan yang dikelola pemerintah dan diakumulasikan sejak 2013 mencapai Rp 12,21 triliun.

“Sampai saat ini belum pernah ada permintaan penjaminan pemerintah, sehingga anggaran kewajiban penjaminan pemerintah yang ditentukan dan diakumulasikan setiap tahunnya, sampai dengan hari ini saldo Rp 122.100.000 masih utuh dan tidak pernah diminta,” dia berkata.

Sementara itu, Suminto mengusulkan tambahan kerangka penjaminan pemerintah sebesar Rp635 miliar untuk tahun anggaran 2024 untuk memitigasi risiko gagal bayar dan menjaga kredibilitas penjaminan.

Lihat berita dan artikel lainnya dari Google News dan WA Channel