Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) menyusut, sehingga pemerintah akan mengandalkan komitmen investasi untuk menyelesaikan pembangunan proyek senilai Rp466 triliun itu.

Sebab, sesuai perencanaan awal, pembangunan IKN hanya akan ditopang APBN 20% atau sekitar Rp 90,4 triliun.

Sedangkan menurut laporan, total anggaran negara yang dialokasikan untuk pengembangan IKN mencapai Rp 80 miliar. 

Artinya sisa dana masyarakat yang dialokasikan untuk menyukseskan proyek IKN hanya sekitar Rp 10 triliun.  

Ketua Eksekutif Bina Karya Boyke Prasetyanto menjelaskan, pihaknya akan fokus mempercepat aliran investasi ke IKN. Tujuannya adalah untuk terus membangun IKN sesuai rencana yang telah disusun. 

“Ini [sisa APBN 10 triliun yang jadi masalah] pemerintah. Kalau kita [menemukan] 80% [sebagian investasi] itu tidak ada kaitannya dengan APBN. Kata Pak Boyk saat rapat di Jakarta, Kamis (7/ 25/2024), “Apakah nanti presiden baru menaikkan anggaran, itu soal kekuasaan, saya hanya fokus 80% saja”.

Untuk meningkatkan minat investasi di IKN, Bina Karya sepakat akan fokus mendorong investasi melalui Rencana Kerja Sama Pemerintah-Bisnis (KPBU). Pasalnya, proyek KPBU dinilai lebih menarik minat investor karena pemerintah sudah menjamin hasil pengembalian modal investor.

Boyk menjelaskan, tidak mudah meyakinkan investor untuk berinvestasi pada proyek yang masih dalam tahap pengembangan. Apalagi, belum jelas jumlah total IKN yang akan menjadi pasar bagi calon investor.

“Bayangkan kalau Anda seorang pengusaha, tanahnya kosong dan tidak ada orang, lalu [Anda diminta membuat ruang komersial] apakah Anda takut? Kalau ada peran pemerintah melalui PPP, berani karena pemerintah menjamin. “Jadi kalau ada yang gagal bayar, saya [investor] akan dibayar pemerintah,” ujarnya.

Meski rencana KPBU disebut-sebut akan membebani keuangan, Boyk mengatakan kini sudah ada kesepakatan dan kesepahaman antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pejabat IKN.

“Pak Basuki [Plt Ketua OIKN] ketemu Bu Sri Mulyani dan dia baik-baik saja. Itu pengakuan ya. Bu Sri Mulyani berdiskusi dengan Pak Bas,” tutupnya.

Sebelumnya, Plt Direktur OIKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadimuljano membeberkan alasan proyek Rusun KPS di IKN tak kunjung dibangun. Konon salah satunya karena menghitung laba atas investasi masih dianggap terlalu mahal bagi investor.

“Kalau menurut saya, KPBU rumah ASN [di IKN] itu mahal, biayanya bisa 2-3 kali lipat [lebih besar dari total biaya investasi],” kata Basuki.

Basuki mencontohkan salah satu proyek KPBU yang sukses yakni pembangunan Jembatan Callender Hamilton dengan nilai investasi Rp 700 miliar. Namun pendapatan investasi yang harus dikembalikan pemerintah kepada badan usaha selama jangka waktu 15 tahun mencapai 1,500 miliar USD.

“Jadi kita tetap menghitung dengan benar, lebih baik meminjam karena bunganya masih rendah,” jelasnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan Channel WA