Bisnis.com, JAKARTA – Komite Koordinasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono menyatakan, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp71 triliun untuk program gizi gratis merupakan kesepakatan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih. Prabu Subianto.

Besaran anggaran tersebut telah disepakati dalam rapat-rapat sebelumnya, dan hendaknya digunakan dalam sistem Pengumpulan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Uang yang dikirimkan dulu merupakan kesepakatan antara pemerintahan saat ini (Jokowi) dan pemerintahan berikutnya (Prabowo), tentunya kita harus menunggu siklus APBN di DPR nanti,” kata Thomas dalam jumpa pers. Konferensi Tantangan Perekonomian Pertama dan RAPBN 2025, Senin (24/6/2024).

Menurut dia, anggaran dalam APBN tahun 2025 yang direncanakan untuk pelaksanaan program gizi gratis sebesar Rp71 triliun sangat baik. 

Ia menegaskan, program gizi gratis ini akan dilaksanakan berdasarkan kaidah keuangan dan belanja yang efektif sehingga program tersebut tetap berjalan seratus persen.

“Dengan anggaran yang disetujui, berarti ke depannya anggaran defisit APBN akan dipastikan,” ujarnya. 

Sementara itu, Tomas menegaskan, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, siap mempertanggungjawabkan defisit yang diajukan pemerintah.

“Kami ingin tegaskan, presiden terpilih bertekad melihat adanya gap atau kesenjangan yang bisa diterima oleh pemerintah dan DPR saat ini,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, utang terhadap PDB yang diperkirakan lebih dari 50 persen tidak mungkin dilakukan.

Thomas mengatakan partainya akan tetap berkomitmen terhadap kebijakan yang akan menjadi agenda pemerintahan selanjutnya.

“Kami selalu berkomitmen terhadap kebijakan pemerintahan saat ini dan akan disetujui di tangan DPR,” ujarnya. (Ahmad Yahya)

Simak berita dan artikel lainnya di Google Berita dan saluran WA