Bisnis.com, JAKARTA – Institute of Economic and Financial Development (Indef) melaporkan belanja pemerintah untuk ketahanan pangan dinilai dinilai belum mampu meningkatkan produksi pertanian. 

Kepala Pusat Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Abra Talattov, menyoroti fakta bahwa pekerjaan industri pertanian memang benar-benar terpuruk di tengah dana penyimpanan pangan yang terus meningkat setiap tahunnya. 

“Dalam dua tahun terakhir, misalnya, cadangan pangan sudah melebihi Rp 100 triliun… Namun di sisi lain, kinerja dan produktivitas dunia usaha justru menurun. Ini sangat berbahaya bagi pemerintah,” kata Abra, dalam sebuah pernyataan. diskusi yang diadakan Universitas Diponegoro, Minggu (22/9/2024). 

Abra mengingatkan pemerintah bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan akan berdampak serius bagi sektor pertanian. 

Tentu saja secara fisik, aliran uang negara untuk ketahanan pangan terlihat dari berbagai kegiatan baik berupa bendungan, irigasi, hingga subsidi pupuk. Sayangnya, hal ini tentu saja tidak meningkatkan kesejahteraan petani atau produksi pangan. 

Buktinya, lanjut Abra, pendapatan petani dan nelayan di Indonesia sangat rendah dan di bawah rata-rata upah minimum. 

Faktanya, pertanian tercatat sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi sebesar 29,4% terhadap total lapangan kerja nasional hingga tahun 2023. Saat ini, 48,9% rumah tangga di Tanah Air bergantung pada pendapatan dari sektor pertanian. 

Indikasi lainnya adalah luas areal persawahan semakin berkurang setiap tahunnya. Pada tahun 2023 hingga Juli 2024, luas panen padi mengalami penurunan sebesar 4,24 juta hektar (ha) dibandingkan periode 2015-2019. Alhasil, Indonesia akan kembali mengimpor beras mulai akhir tahun 2022 dan berlanjut hingga saat ini. 

Selama lima tahun terakhir, simpanan ketahanan pangan terus meningkat. Pada tahun 2021 meningkat sebesar 15,5% dari Rp 74,5 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 86 triliun. Kemudian pada tahun 2022 anggarannya menjadi Rp 88,8 triliun atau naik tipis 3,3%. 

Pertama, anggarannya sebesar 100 triliun pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp 114,3 triliun, dan tahun depan direncanakan sebesar Rp. 

Secara khusus, bagian ini ditujukan pada upaya peningkatan produksi rumah tangga, penguatan industri pertanian, pengembangan tanaman pangan, dan penguatan ketahanan pangan. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel