Bisnis.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat pagu indikatif sebesar Rp 75,63 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025. Angka tersebut lebih rendah 50,5 persen dibandingkan target FY2024 sebesar Rp 149,74 triliun.

Menteri PPPR Basuki Hadimaljanu mengatakan, ambang batas indikatif tahun anggaran 2025 jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan anggaran yang ditetapkan Kementerian PUPR yang mencapai Rp 212,58 triliun.

Basuki mengatakan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (6/6/2024), “Soal kenapa anggaran 2025 hanya Rp 75 triliun, informasi dari Bipanas untuk memberi jalan kepada pemerintahan baru.”

Basuki menjelaskan, penurunan pagu anggaran kementerian biasanya terjadi pada masa transisi pemerintahan. Hal ini juga terjadi pada laju pergantian pemerintahan pada tahun 2013-2014.

“Kita lihat sejarah tahun 2013 – 2014. Anggaran Universitas Punjab sekitar Rp 76 miliar, tapi tahun 2015 pemerintahan baru menjadi Rp 120 miliar, jadi saya kira mungkin Kementerian Keuangan dalam merancang anggaran ini. Dan pendekatan yang digunakan oleh Bipina,” ujarnya.

Sedangkan rincian indikatif batas penggunaan per satuan organisasi bidang sumber daya air tahun 2025 adalah sebesar Rp26,53 miliar dan kegiatan prioritas antara lain pembangunan 12 unit bendungan modern, pembangunan irigasi seluas 2.000 hektar, restorasi dan pengairan. Perbaikan meliputi area seluas 15.000 hektar, pembangunan pengendalian banjir dan pelindung pantai (32,5 km), serta pembangunan infrastruktur dan kapasitas air baku. 1,5 m3/detik

Untuk sektor jalan raya sebesar Rp 32,31 triliun dan kegiatan prioritasnya antara lain peningkatan konektivitas jalan raya sepanjang 26 km, pembangunan jalan sepanjang 291 km, pembangunan dan rekonstruksi jembatan sepanjang 2.064 m, underpass/underground sepanjang 324 m terowongan. Peningkatan kapasitas dan keselamatan infrastruktur jalan sepanjang 558 km.

Setelah itu dilakukan pemeliharaan dan penggantian jembatan sepanjang 107.259 m, pemeliharaan rutin jalan sepanjang 47.763 km, pemeliharaan rutin jembatan nasional sepanjang 548.513 m, pekerjaan drainase dan rehabilitasi intensif, serta dukungan IKN (Jalan dalam Pembangunan KIPP, Jalan Tol IKN, Pulau). . Menjembatani).

Sedangkan sektor Cipta Karya memiliki anggaran sebesar Rp10,48 triliun yang meliputi pembangunan dan peningkatan SPAM berkapasitas 773 liter/detik, sistem pengelolaan air limbah untuk melayani 3.200 kepala keluarga, dan pengembangan kawasan pemukiman luas. 110,7 ha, pengembangan gedung operasional operasional seluas 8.300 ha m2, pengembangan gedung dan pengelolaan lingkungan hidup di 10 kawasan, pembangunan gedung dan perumahan di kawasan IKN di 17 kawasan, rehabilitasi dan renovasi 56 sekolah/madrasah. , serta lainnya. Dukungan teknis. 

Selain itu, di sektor perumahan sebesar Rp4,53 miliar meliputi pembangunan apartemen skema BSPS, pembangunan rumah khusus, pembangunan PSU, dan pembangunan rumah mandiri. Anggaran sebesar Rp1,77 triliun juga disediakan untuk kegiatan penunjang administrasi dan pekerjaan teknis lainnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel