Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemengkeu) memiliki anggaran tematik sebesar Rp372,3 triliun untuk program strategis berupa Perlindungan Hukum dan Keamanan (Hankam) 2025. 

Rencana anggaran hukum, pertahanan, dan keamanan tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto terlihat meningkat menjadi Rp40,4 triliun dari pagu tahun ini sebesar Rp331,9 triliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran tersebut rencananya akan fokus pada beberapa hal, seperti modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI atau Alutsista. 

Hukum dan Pertahanan Rp 372,3 triliun. Ini untuk berbagai modernisasi alutsista kita, ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2025, Jumat (16-8-2024). 

Dalam pemaparannya tertulis modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalkhankam) serta peralatan teknis dan material khusus (Almatsus) masuk dalam anggaran. 

Selain itu, anggaran ini berfokus pada penguatan TIK dari ancaman dunia maya, mendukung kemampuan manufaktur strategis, dan menerapkan langkah-langkah operasional hukum dan pertahanan.

Total, pemerintah berencana mengeluarkan Rp3.613,1 triliun untuk Prabowo. Artinya, untuk realisasi anggaran legislatif, akan mencakup 10,33 persen dari total belanja tahun depan. 

Dibandingkan anggaran lainnya, anggaran bidang hukum, pertahanan, dan keamanan lebih besar dibandingkan anggaran kesehatan yang hanya 5,45% dari APBN.

Selain itu, dibandingkan lima program tematik lainnya, anggaran Hukum, Pertahanan dan Keamanan menempati urutan keempat yang paling banyak dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025. 

Jika ditotal, program prioritas ini menelan biaya Rp2.322,1 triliun. Pertama, anggaran pendidikan mencapai Rp722,6 triliun. 

Kedua, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar 504,7 triliun. Ketiga, anggaran infrastruktur mencapai Rp400,3 triliun, termasuk untuk pengembangan IKN. 

Keempat, nilai industri hukum dan pertahanan sebesar 372,3 triliun. Kelima, anggaran penyediaan pangan sebesar 124,4 triliun. Terakhir, anggaran kesehatan sebesar Rp197,8 triliun. 

Mengingat kita sedang dalam masa transisi, Shri Mulyani menegaskan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan menghubungkan serta sinkronisasi RAPBN 2025.  

Dengan demikian, hal ini dapat mengakomodasi semaksimal mungkin semua program prioritas yang tema tahun depan adalah stabilitas, percepatan dan penguatan. 

Simak berita dan artikel lainnya seputar Google News dan WA