Bisnis.com, JAKARTA – PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mulai bersiap menyambut rencana merger BuMN Karya yang diperkirakan akan terjadi pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. 

Rencana merger yang diajukan Menteri BUMN Erick Thohir pun mendapat restu dari Kementerian Urusan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun belum ada informasi pasti kapan merger 7 BUMN Karya akan dilakukan. 

Total ada tujuh perusahaan pelat merah yang akan tergabung dalam tiga liga. Ketujuh perusahaan tersebut adalah ADHI, PTPP, WIKA, PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Nindya Karya (Persero).

Dalam skema tersebut, Waskita Karya akan merger dengan Hutama Karya, sedangkan Adhi Karya menjadi anak perusahaan Brantas dan Nindya Karya. Berikutnya, Kementerian BUMN akan “menikahi” PTPP dengan Wijaya Karya.

Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson mengatakan Kementerian BUMN selaku mitra telah menggandeng perseroan untuk mempersiapkan merger dengan Brantas dan Nindya Karya. 

“Sekarang kita sedang melakukan penyesuaian dari sudut pandang hubungan, dari sudut pandang budaya, kemudian dari sudut pandang sistem, dan seterusnya. Negara-negara sedang dalam persiapan,” ujarnya dalam Pubex Action 2024, Rabu (28/8/2024). 2024).

Adhi Karya Bani Iqbal, Direktur Keuangan, menambahkan perseroan juga sedang melakukan kajian bersama konsultan untuk mengetahui manfaat merger. ADHI juga meminta pendapat Kementerian PUPR sebagai salah satu pemberi kerja dominan di BUMN Karya. 

“Dari apa yang disampaikan, nanti akan dilakukan penilaian lebih lengkap dengan kelompok konsultasi yang lebih luas. Ada pembahasan dari sisi finansial, sisi perpajakan, dan dampak dari sisi sumber daya manusia,” kata Iqbal. 

Dikatakan bahwa proses evaluasi menghasilkan simulasi untuk membentuk proyeksi masa depan. Pasalnya, setiap perusahaan mempunyai kompetensinya masing-masing. ADHI memiliki kemampuan di bidang perkeretaapian dan perairan yang meliputi Brantas, sedangkan Nindya Karya sebagai kontraktor umum. 

Oleh karena itu, Iqbal mengatakan proses merger harus dilakukan secara hati-hati karena konsep tersebut bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi masing-masing perusahaan, bukan sebagai langkah menjaga keberlangsungan bisnis masing-masing. 

Di sisi lain, Direktur Strategi Korporasi dan HCM PTPP 1 Gede Upeksa Negara mengatakan pihaknya sedang mengkaji langkah merger dengan WIKA. Perusahaan juga menunjuk pihak ketiga untuk menghitung dampak proyek tersebut. 

“Tentunya kajian ini tidak hanya mencakup PTPP induk saja, tapi juga seluruh anak perusahaan dan mitranya,” tutupnya di Pubex Live 2024. 

Lanjut Ueksa, kajian yang melibatkan anak perusahaan dan PTPP sebaiknya dilakukan karena ada kesamaan lini bisnis dengan grup WIKA. Untuk itu, keseluruhan proses ini diharapkan dapat menghasilkan rencana yang tepat untuk memberikan nilai tambah dari setiap event yang ada. 

Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengungkapkan, pihaknya juga sedang melakukan persiapan secara internal. Mulai dari sistem ketersediaan, pengorganisasian, dan berbagai hal lainnya. 

Namun Mahendra belum bisa menjelaskan alasan teknis penggabungan WIKA dan PTPP. Namun yang pasti, kedepannya perusahaan akan mengikuti aturan pemerintah secara ketat.

Intinya, kita mengalami kemajuan, ujarnya. 

 

Mohon maaf kepada BUMN Karya

Berdasarkan pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, Utusan Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengungkapkan pelaksanaan merger BUMN Karya, khususnya antara Hutama Karya (HK) dan Waskita, akan menunggu peralihan pemerintahan baru.

Penggabungan Bumn Karya juga menunggu pemerintahan baru, tapi tetap berjalan, saya harap tahun ini, ujarnya saat ditemui di gedung Kementerian BUMN, Batavia, Selasa (20/8/2024).

Arya juga memperkirakan merger antara HK dan Waskita Karya baru akan terjadi pada November 2024. Ini mewakili timeline setelah dimulainya rencana Kementerian BUMN.

Berdasarkan informasi Kementerian BUMN, proses merger dan Waskita sebenarnya ditargetkan selesai pada Juli – Agustus 2024. Sedangkan proses merger klaster BUMN Karya lainnya belum mencapai tanggal penyelesaian.

Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari membenarkan merger BUMN Karya khususnya HK dan Waskita Karya sudah dimulai.

Ia juga mengatakan, rencana penggabungan tersebut telah disetujui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sehingga proses pelaksanaan antar kementerian disesuaikan.

“Dia bertemu dengan Pak Bas [Basuki] dan Menteri BUMN.” “Iya waktunya harus kita sesuaikan lagi karena kita harus melihat sound system HC dan Waskita,” ujarnya saat ditemui Komisi Pemberantasan Korupsi belum lama ini.

Dalam proses merger, Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan menilai kondisi keuangan Waskita berisiko terhadap posisi dana HK. 

Pasalnya, Waskita masih melaporkan rugi bersih sebesar Rp 2,15 triliun hingga semester I/2024.

Salah satu penyebab kerugian Waskita adalah beban keuangan yang semakin meningkat. Pada 6 bulan pertama tahun ini, beban keuangan perseroan sebesar Rp 2,29 triliun atau meningkat 10,60% dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, pendapatan perdagangan Waskita juga mengalami koreksi sebesar 15,19% year on year (YoY) menjadi Rp 4,47 triliun pada semester I/2024. Penyebabnya berasal dari segmen jasa konstruksi yang melemah 28,17% year-on-year menjadi Rp3,12 triliun.

“Ini serius.” Jadi, jika mereka bergabung dengan Hutama Karya, maka beban yang ditanggung Waskita juga akan menjadi beban Hutama Karya. “Termasuk defisit belanja,” ujarnya kepada Bisnis. 

Ia pun menilai rencana merger kedua BUMN Karya sebaiknya ditunda dulu, sambil menunggu kondisi keuangan Waskita pulih.

 

——————————

 

Penafian: Pesan ini tidak dimaksudkan untuk mendorong pembelian atau penjualan saham. Keputusan sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel