Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, program makan siang gratis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 saat ini sedang dalam kajian pemerintah. Untuk konteksnya, makan siang gratis adalah salah satunya. program yang dijanjikan presiden terpilih 2024-2029.

Masih dalam pertimbangan, belum selesai.. Masih banyak tempat untuk belajar, ujarnya kepada Bisnis, Selasa (7/5/2024).

Ia tak berani berkomentar banyak karena kajian masih berjalan dan belum bisa dipublikasikan, termasuk anggaran dan tujuan makan siang gratis di tahun pertama program Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.

Mantan Wali Kota Tangerang (2013-2023) ini belum bisa memastikan kapan kajian tersebut selesai karena masih harus melakukan penyelidikan.

Zaki, Dokter Spesialis Program Penanggulangan Penyakit Saluran Pernafasan dan Peningkatan Gizi Anak Airlangga Hartanto, mengatakan beberapa daerah di kawasan timur Indonesia masih perlu pendalaman lebih lanjut seperti Ternate, Ambon, Rote, dan NTT.

Menteri Pembangunan Pertanahan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebelumnya mengumumkan pihaknya masuk dalam pembahasan Rencana Kerja (RKP) 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pencantuman program ini dalam RKP 2025 sah karena RKP akan sejalan dengan program presiden terpilih.

“Saya berharap presiden terpilih dalam hal ini Prabowo bisa masuk dalam RKP 2025. Kenapa? Karena tahun depan beliaulah yang akan melaksanakan pembangunan,” ujarnya usai 2024. Musrenbangnas di JCC Senayan, Senin (6/5/2024).

Namun Suharso mengaku belum bisa membeberkan detail pemeriksaan yang dilakukan, termasuk pengusutan masalah anggaran yang akan berdampak pada APBN. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemeriksaan meliputi sasaran masyarakat, frekuensi pembagian makan siang gratis, standar pangan yang diberikan, dan ketersediaan produk pangan lokal di masing-masing daerah.

Terkait keuangan publik, Kementerian Keuangan akan menyampaikan Pokok-Pokok Sistem Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan (KEM-PPKF) ke DPR pada 20 Mei.

KEM-PPKF inilah yang kemudian menjadi dasar penyusunan proyek APBN pemerintahan tahun depan, di mana Prabowo akan memimpin Indonesia.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel