Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marwes) menjelaskan pentingnya optimalisasi pasokan bahan bakar bersubsidi dengan kualitas tinggi atau kandungan sulfur rendah, lebih tepatnya untuk memerangi polusi udara dan memberikan bahan bakar bersubsidi kepada kelompok yang membutuhkan. memenuhi syarat dan membutuhkannya.

“Rencana pemerintah adalah menyediakan bahan bakar dengan sulfur rendah tanpa menaikkan harga bahan bakar. “Sehingga masyarakat mempunyai akses terhadap bahan bakar yang lebih baik dan bersih,” kata Rahmat Qaimuddin, Deputi Bidang Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Kelautan dan Perikanan, dalam keterangan resmi, Jumat (13/09/2024).

MP Rakhmat menambahkan, untuk melaksanakan rencana tersebut tanpa membebani masyarakat dan negara, pemerintah bermaksud menyediakan bahan bakar dengan kandungan sulfur yang rendah dan lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang membutuhkan.

“Oleh karena itu, masyarakat kelas atas tidak lagi berhak menerima subsidi BBM,” ujarnya.

Rahmat Qaimuddin pun menanggapi kekhawatiran dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban ekonomi masyarakat kelas menengah.

Prinsipnya, pemerintah menyadari tekanan ekonomi terhadap kelas menengah, jelasnya.

Namun, dia mengaku belum bisa membeberkan detail regulasi yang sedang dikembangkan pemerintah.  Namun, ia mengatakan jika kita menggunakan asumsi yang dipublikasikan di media bahwa kendaraan >1400 cc tidak termasuk penerima subsidi BBM, maka dampak peraturan ini akan dirasakan oleh kurang dari 7% populasi otomotif.

Rahmat juga mengingatkan beberapa poin dalam rencana pemerintah untuk mendorong kecukupan distribusi bahan bakar bersubsidi rendah sulfur.

“Selama lima tahun terakhir, pemerintah menghabiskan rata-rata Rp119 miliar setiap tahunnya untuk subsidi bahan bakar. Artinya pajak pemerintah tidak dialokasikan secara maksimal karena tidak dimanfaatkan oleh kelompok yang membutuhkan subsidi, ujarnya.

Menghadapi permasalahan ini, peningkatan anggaran subsidi bahan bakar mungkin bukan lagi solusi yang masuk akal, mengingat risiko peningkatan distribusi subsidi bahan bakar yang tidak memadai. Hal ini mengharuskan pemerintah mengambil tindakan untuk mendorong pasokan bahan bakar bersubsidi rendah sulfur agar mencapai target.

Di sisi lain, masalah polusi udara yang terus berlanjut mengharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah inovatif untuk mendorong lebih banyak pasokan bahan bakar rendah sulfur.

Kementerian Koordinator Bidang Kelautan dan Perikanan, lanjutnya, menegaskan saat ini sudah ada kilang yang siap memasok solar rendah sulfur, khususnya di wilayah Jakarta. Dengan demikian, penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur akan dilakukan secara bertahap, dimulai di Jakarta dan diakhiri dengan distribusi ke seluruh Tanah Air pada tahun 2028.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel.