Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan Mega Proyek Kepulauan Ibu Kota Negara (IKN).

AHY bahkan menyebut IKN masuk dalam salah satu dari 3 pembangunan infrastruktur prioritas yang harus diselesaikan.

“Sesuai instruksi Presiden, IKN merupakan proyek pertama dari beberapa proyek besar infrastruktur yang sedang kami bangun dan lanjutkan,” ujarnya dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diumumkan langsung. Siaran langsung di akun YouTube Kementerian Dalam Negeri, Kamis (7/11/2024).

Di saat yang sama, AHY membenarkan Presiden Prabovo ingin menyelesaikan pembangunan IKN secepatnya. 

Salah satu yang akan dipercepat adalah melengkapi ekosistem pemerintahan dengan menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang mendukung berjalannya pemerintahan, mulai dari eksekutif, yudikatif, hingga legislatif.

“Tentunya Presiden ingin terus mengembangkan IKN, khususnya sebagai pusat pemerintahan. Oleh karena itu, kami fokus pada pengisian sumber daya dan infrastruktur eksekutif, hukum, dan legislatif,” tutupnya.

Hal senada juga diungkapkan Mantan Direktur Jenderal Otorita Daerah Kepulauan (OIKN) Basuki Hadimuljono, yang mengaku mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pengembangan IKN.

“Malah Presiden minta 3-4 tahun selesai. Saya kira ketika Presiden ketemu saya, saya bilang, “Iya, saya bilang (mendesak IKN), lakukan. “Saya cuma bilang, ‘Saya siap pesan’, saya kira 2028, tapi nanti saya mau menghadapinya lagi,” kata Basuki, Jakarta, Selasa (5/11/2024) di halaman Istana Kepresidenan.

Sedangkan pada akhir tahun 2024, pengurus IKN menargetkan penanaman modal baru mencapai Rp 100 triliun. Dari target tersebut, Basuki menyebut angka investasi IKN hingga pertengahan Oktober 2024 mencapai Rp 58 triliun.

Basuki juga mengaku optimistis pembangunan IKN bisa dipercepat karena ekosistem Kawasan Pusat Pemerintahan (KIPP) yang sudah berjalan dibutuhkan tidak hanya untuk pembangunan lokasi pembangunan yang legal dan sah.

“Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif harus siap, perumahan juga harus siap, jadi 2028. Tentu saja, jika saya punya jadwal dan anggaran saat itu, saya akan melakukannya. Anda sudah tahu cara saya bekerja, bukan?

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel