Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kementerian Pertanian dan Perencanaan Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengumumkan pelaksanaan penyerapan total anggaran pada tahun 2023 mencapai Rp7,8 triliun.

Dijelaskan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pelaksanaan ini mencapai 97,56% dari total alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp 8,72 triliun.

Berdasarkan DIPA tahun 2023, alokasi anggaran untuk ATR/BPN sebesar Rp8,72 triliun pada tahun 2024).

AHY menetapkan, hasil verifikasi anggaran adalah ATR/BPN berhasil memverifikasi 10 program dan proyek prioritas nasional. 3 dari 10 program telah selesai.

Kemudian AHY juga menjelaskan, terdapat 5 program yang melampaui target yaitu dokumen validasi materi RDTR Kabupaten/Kota dengan verifikasi 116,98%, Peta Tematik Pertanahan dan Pertanahan dengan verifikasi 143,29%, dan peta lahan PTSL yang akan terkonfirmasi. . 101,87%. 

Selanjutnya, informasi dan data P4T (penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan pemanfaatan tanah) terlaksana 100,16%, serta penyelesaian sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan 120,32%.

“Ada dua program yang hampir mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu surat edaran redistribusi yang disetujui 98,15%, dan sertifikat hak atas tanah PTSL yang disetujui 96,24%,” kata AHY.

Dalam kesempatan tersebut, AHY juga membeberkan pagu indikatif Kementerian ATR/BPN pada tahun 2025 sebesar Rp 5,5 triliun. Jumlah tersebut jauh dari usulan yang diajukan.

AHY mengungkapkan pihaknya mengajukan pagu anggaran ATR/BPN 2025 sebesar Rp 14,01 miliar kepada Kementerian.

Meski pagu indikatif 2025 jauh lebih rendah dari usulan, AHY mengaku enggan meminta tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani (Menkeu).

Sebenarnya yang kami usulkan pada tahun 2025 itu sampai Rp 14 miliar, dan kami sungkan lagi ketika mengetahui pagu indikatifnya Rp 6,5 miliar, kata AHY dalam rapat gabungan dengan Panitia II DPR RI, Selasa (11). . /6/2024).

Dalam usulannya, usulan pagu anggaran sebesar Rp14 miliar meliputi program dukungan administrasi sebesar Rp5,62 miliar, program pelayanan administrasi dan pertanahan sebesar Rp8,01 miliar, dan program pengelolaan pertanahan sebesar Rp401,03 miliar.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan Channel WA