Bisnis.com, Jakarta – Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) angkat bicara soal warisan yang ditinggalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktur Pemasaran, Komunikasi & Pengembangan Komunitas AFTECH Abinprima Rizki mengatakan hal itu pada acara Forum Indonesia Business yang digelar di Indonesia Business Office, Batavia pada Rabu (16/10/2024).

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi dijadwalkan menghadiri diskusi panel bertajuk “Warisan dan Harapan Masa Depan Dekade Mendatang”. Namun, Jenderal Prozo berjalan dan menghadiri kursi tersebut.

Awalnya, Rizki menceritakan betapa pemerintahan Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan industri ventura fintech peer-to-peer (P2P lending) untuk Judol (Judol).

“Tadi kalau Pak Boodi hadir pasti sangat menarik, karena kemarin setelah beliau dikritik Pak Boodi, kami juga membahas bagaimana memperkuat industri fintech dari sisi pemerintahan.” kata Rizki. .

Untuk mengatasinya, kata Rizki, industri P2P lending memiliki sistem deteksi penipuan yang dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.

“Setiap hari kirim Rp 20.000), Rp 50.000 setiap hari dan pantau rekeningnya. Makanya rekening mencurigakan ditutup,” kata Rizki.

Dalam kesempatan tersebut, Rizki juga berbicara mengenai warisan prestasi Jokowi di industri fintech. Dia mencontohkan, Kabinet mengeluarkan Undang-Undang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK yang menurutnya ditujukan untuk pengembangan fintech. 

Dari sisi perlindungan data, kabinet ini juga disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang juga disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. transaksi.

Rizki mencontohkan kinerja industri fintech dalam hal dukungan regulasi dari pemerintah. Misalnya, bisnis perbankan digital per Juli 2024 tumbuh 30,5% year-on-year (yoy) dengan total transaksi 1,8 miliar.

Transaksi uang elektronik tercatat 1,3 miliar transaksi, pembayaran QRIS sebanyak 524,9 juta transaksi, disusul konsumen 51,4 juta, dan merchant 33,2 juta yang 90% di antaranya adalah UMKM. 

Selain itu, outstanding peer-to-peer lending (P2P lending) mencapai Rp72,03 triliun pada Agustus 2024, tumbuh 35,62% year-on-year (yoy) dengan TWP90 terjaga di 2,38%.

Setelah itu, nilai transaksi aset kripto kumulatif Januari-Agustus 2024 mencapai Rp344,09 triliun, meningkat 354% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Artinya, pada periode ini, bahkan pada periode pascapandemi, adopsi penggunaan layanan fintech di Indonesia mengalami peningkatan, tutupnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel