Bisnis.com, JAKARTA – Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berencana membentuk kementerian baru yakni Kementerian Bersama Infrastruktur. 

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, Departemen Koordinasi Infrastruktur berencana mengkoordinasikan berbagai proyek infrastruktur di kementerian, antara lain PUPR, Departemen Perhubungan, dan Departemen ESDM. Tujuannya adalah untuk memastikan infrastruktur dasar berfungsi dengan baik dan efisien. 

Kami percaya bahwa pembentukan layanan baru ini akan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kerja sama antar layanan dan mempercepat pembangunan.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Relawan Nasional Pengusaha Kecil (Repnas) dan Wakil Ketua Kelompok Kampanye Pemilu Nasional (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira. 

Pada Minggu (6/10/2024), dia mengatakan kepada Bisnis: “Iya [rencana pembentukan Departemen Infrastruktur Bersama sudah dibahas]”.  

Menurut Visi, Tujuan dan Rencana Aksi Prabowo-Gibran, infrastruktur bahkan menentukan dua dari delapan sektor dengan pertumbuhan tercepat. 

Pertama, dibangun SMA terpadu di setiap kabupaten, dan sekolah-sekolah yang perlu diperbaiki diperbaiki. 

Kedua, terus mengembangkan infrastruktur pedesaan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan perumahan bersih dan terjangkau bagi mereka yang membutuhkan Anggaran Baru Departemen.

Namun, belum ada informasi lain mengenai pelantikan menteri baru sebelum pelantikan penerus Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2024. 

Begitu pula dengan anggaran kantor menteri yang belum diumumkan. Mengingat anggaran Kementerian Perhubungan berkisar antara Rp 200 miliar hingga Rp 500 miliar. 

Berbeda dengan badan baru berupa Badan Pangan Nasional yang mendapat sebagian anggaran sebesar Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. 

Meski demikian, Direktur Pusat Kebijakan APBN Kementerian Keuangan yang membidangi kebijakan moneter Wahyu Utomo mengatakan pemerintah terus memantau dan menunggu upaya reformasi kelembagaan.

Jika ada selisih K/L atau muncul K/L baru, pemerintah menjamin anggaran tidak bertambah dan tetap sebesar 2,53% seperti yang tercantum dalam APBN 2025. 

“Tapi kita sudah hitung, bisa saja mendapat uang selain K/L. Jadi total gapnya masih di angka 2,53%,” ujarnya baru-baru ini. 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan Jaringan WA