Bisnis.com, Jakarta – Perusahaan pangan milik negara PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food baru-baru ini menawarkan penyertaan modal masyarakat (PMN) tunai untuk melaksanakan Program Cadangan Pangan (CPP) pemerintah pada tahun 2025. 

Lantas, haruskah ID Food mengajukan kembali PMN tahun depan di bawah program makan siang gratis andalan Presiden terpilih Prabowo Subanto?

Menanggapi hal tersebut, VP Corporate Secretary ID Food Josdjan Adi Pramono mengatakan usulan suntikan dana sebesar Rp1,6 triliun sudah cukup untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah termasuk makan siang gratis pada tahun 2025. 

“Kalau perkiraan kami cukup bagus maka dana akan mengalir karena selain sektor produksi, kami juga menggandeng peternak, nelayan, petani tebu,” kata Josdyan saat ditemui usai peluncuran bisnis BUMN Eksplorasi Indonesia. Kantor, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Seperti diketahui, ID Food mengajukan PMN tunai sebesar Rp1,6 triliun untuk membiayai pelaksanaan program CPP. Pemerintah mempercayakan holding pangan milik pemerintah untuk mengelola 10 komoditas CPP, antara lain daging sapi, ayam, telur, gula pasir, minyak goreng, bawang putih, cabai, daging sapi, dan daging kerbau.

Melansir Catatan Bisnis, Rabu (7/10/2024), Direktur Utama ID Food Sis Apik Vijayanto mengakui beban bunga pinjaman ID Food sangat tinggi dan suntikannya juga ditawarkan dalam bentuk pinjaman bank. mencapai Rp 626 miliar per tahun pada tahun 2023.

Selain itu, margin laba kotor (GPM) perseroan tercatat anjlok hingga minus 11% pada periode 2019-2022.

Meski ID Food berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp 234 miliar pada tahun 2023, namun total utang bank dan medium term note (MTN) tercatat sekitar Rp 8,01 triliun.

Apalagi, Kak Epic mengatakan produksi beberapa bahan pangan antara lain beras, ayam sehari-hari (DOC) tidak memenuhi target. Kendala operasional akibat keterbatasan modal kerja menjadi salah satu penyebab tidak terpenuhinya target produksi banyak komoditas pangan.

“Kami berharap dapat menerima PMN tunai dalam forum ini untuk melaksanakan program cadangan pangan pemerintah sebesar Rp1,6 triliun,” kata Sis Apik dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR-RI di Kompleks Parlemen, Rabu (7/10/2024). . .

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel