Bisnis.com, JAKARTA – CEO BPJS Kesehatan Ghufron Mukti telah merilis dua buku. Yang pertama berjudul “Roso Telo Dadi Duren, Biyen Gelo Saiki Keren: Catatan Perjalanan 10 Tahun BPJS Kesehatan”. Buku ini memuat berbagai peristiwa penting yang mengiringi kiprah BPJS Kesehatan sejak berdirinya pada 1 Januari 2014. Buku tersebut merinci perjalanan sepuluh tahun BPJS Kesehatan selama mengelola Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Buku kedua kini diberi judul “Prinsip Dasar Sistem Jaminan Sosial dan Asuransi Kesehatan”. Buku ini banyak membahas tentang dasar-dasar jaminan kesehatan sosial, antara lain detail pengelolaan sistem JKN, kebutuhan dasar kesehatan (KDK), kelas penyakit umum (KRIS), cara menaikkan kelas, menekan biaya, program anti penipuan, transformasi digital. melalui BPJS Kesehatan dan lain-lain.

“Tidak mudah untuk mendaftarkan lebih dari 97% WNI menjadi peserta JKN dalam 10 tahun.” Pada saat yang sama, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan peserta JKN dengan memberikan pelayanan yang nyaman, cepat dan merata. Berkat kerja keras dan kerja sama semua pihak, BPJS Kesehatan mampu mengatasi berbagai tantangan dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia, kata Ghufron.

Ghufron mengatakan pada tahun 2014, jumlah peserta JKN sebanyak 114 juta orang. Hingga 10 Mei 2024, jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 271,2 juta orang. Pemanfaatan sistem JKN terus meningkat, dari 92,3 juta per tahun pada tahun 2014 menjadi 606,6 juta per tahun pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan dampak kehadiran program JKN terhadap masyarakat.

BPJS Kesehatan terus meningkatkan pelayanannya dari waktu ke waktu. Dalam hal akses terhadap layanan medis, jumlah fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan terus bertambah. BPJS Kesehatan telah banyak mengembangkan inovasi digital yang memudahkan peserta, organisasi kesehatan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjangkau kebutuhan spesifik mereka. Ghufron juga mengatakan digitalisasi pelayanan BPJS kesehatan telah berkontribusi terhadap transformasi sistem kesehatan Indonesia.

Melalui layanan pengelolaan melalui WhatsApp (PANDAWA), aplikasi mobile JKN dan BPJS Kesehatan Puskesmas 165, masyarakat dapat dengan mudah melakukan pelayanan, meminta informasi atau mengajukan pengaduan melalui sistem JKN melalui aplikasi telepon seluler yang digunakan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS Kesehatan. ) bermitra di seluruh Indonesia untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19. Sebelumnya, peserta JKN memerlukan salinan dokumen saat berobat. Kini tinggal menunjukkan NIK di KTP dan bisa dengan syarat peserta JKN berstatus kepesertaan aktif dan mengikuti prosedur. “Iya, masih banyak hal baru lainnya,” kata Ghufron.

Ghufron menambahkan, BPJS Kesehatan telah mengembangkan inovasi canggih bernama i-Care JKN yang dapat memberikan akses kepada peserta JKN dan dokter mengenai riwayat kunjungan peserta JKN dalam 12 bulan terakhir. Artinya, para peserta tersebut dapat menerima perawatan dari dokter dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

Pada acara ini, BPJS Kesehatan memperkenalkan fitur baru bernama BUGAR di aplikasi mobile JKN. Layanan yang tersedia pada fitur BUGAR antara lain pemantauan data penting kesehatan peserta JKN, pengukuran tubuh, aktivitas langkah, konsumsi energi, dan jarak tempuh harian peserta JKN. Fungsi FITNESS dapat mengukur kualitas tidur dan kalori peserta JKN.

“Saya rasa setiap generasi punya caranya masing-masing dalam mencari dan mengolah informasi, termasuk media sosial. Untuk itu saya mencoba menulis lagu dan mengunggahnya di akun media sosial resmi BPJS Kesehatan. Ada lagu tentang pentingnya mendaftar menjadi peserta JKN, ada lagu tentang pelayanan BPJS kesehatan, sekarang sangat mudah, ada lagu tentang ajakan agar masyarakat tidak mudah percaya menyebarkan hoax, dan lain sebagainya. . di sebuah. “Lagu-lagu ini menjadi sarana interaksi sosial karena bersifat universal dan mudah diterima dan direkrut oleh semua kalangan tanpa memandang usia,” kata Ghufron yang total menciptakan tujuh (tujuh) lagu dalam karyanya untuk BPJS Kesehatan.

Mewakili Kementerian Kesehatan dan Kepala Badan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Syarifah Liza Munira mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya BPJS Kesehatan dalam memberikan jaminan kesehatan dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan. Diperlukan upaya bersama untuk memperkuat layanan kesehatan di FKTP, termasuk meningkatkan manfaat pemeriksaan kesehatan.

“Jaminan sosial di Indonesia harus diperkenalkan kepada generasi muda. “Keberadaan buku ini sejalan dengan visi modul Proyek Jaminan Sosial dalam kurikulum pendidikan nasional tahun 2023. Dengan meningkatkan literasi, diharapkan kesadaran akan jaminan sosial dapat merata di masyarakat, baik dalam konteks kesehatan atau ketenagakerjaan,” kata Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Agus Suprapto.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades mengatakan BPJS Kesehatan telah menjalankan tugasnya dalam mengelola JKN dengan baik. Menurutnya, BPJS Kesehatan telah mendapat pengakuan dari banyak negara di dunia ketika mengikuti Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, rumah sakit swasta selektif dalam memilih BPJS Kesehatan. Dalam kondisi saat ini, rumah sakit swasta sangat bergantung pada BPJS Kesehatan. Saat ini, sekitar 64% rumah sakit swasta di Indonesia bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. “Kami berharap kedepannya ada peningkatan kualitas pelayanan agar lebih efektif dan efisien di rumah sakit,” kata Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Iing Ichsan Hanafi yang hadir dalam acara tersebut secara online. .

Berbicara pada acara yang sama, Timboel Siregar, Koordinator Hukum BPJS Watch, mengatakan buku yang diterbitkan hari ini menunjukkan kemajuan BPJS Kesehatan yang berkelanjutan dan patut dilestarikan di masa depan. Saat ini, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi berharap buku ini dapat memperkuat upaya peningkatan edukasi masyarakat dalam perspektif program JKN atau jaminan sosial di Indonesia.

“Ada lima hal yang dapat Anda ambil dari buku ini. Pertama: kepemimpinan. Dibutuhkan semangat yang besar untuk mengelola BPJS Kesehatan. Kedua, kami berharap akses terhadap layanan kesehatan dapat ditingkatkan dan diterima oleh ekosistem yang ada. Ketiga, orientasi layanan bersifat unik. Angkat bola untuk memperjelas informasi. Keempat, penggunaan teknologi bersifat unik. Kelima, edukasi dan akses tidak berhenti, bagi masyarakat dan pengelola fasilitas kesehatan, kata Ketua Dewan Direksi Forum Arifin Arsydhad.

Sekadar informasi, acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pengelola BPJS Kesehatan, Abdul Kadir; Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia; dan perwakilan Bank Dunia Somil Nagpal.

Untuk berita dan artikel lainnya, kunjungi Google Berita dan Saluran WA