Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan belanja pemerintah untuk kesejahteraan sosial (bansos) Uang Sekolah Perorangan (UKT) mencapai Rp 55,5 triliun yang bersumber dari internal APBN akhir April 2024

Sri Mulyani mengatakan dari total Rp55,5 triliun yang disalurkan, Rp10,7 triliun menjadi milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (Kemendikbudristek)  

“Untuk Kemendikbud bantuan pelajar Rp 10,7 meliputi Indonesia Pintar 7,9 juta siswa, dan untuk KIP Kuliah 735.100 siswa,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Mei 2024, Senin (27/5/2024). .

Dalam program KIP Kuliah, pemerintah memberikan bantuan biaya hidup (bulanan) dan bantuan UKT atau biaya pendidikan. (setiap semester)

Kuliah KIP dan PIP juga disalurkan melalui Kementerian Agama (Kemenag) di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang dikelola Kementerian Agama. Hingga April 2024, sudah tersalurkan Rp 1,6 triliun.

Tak hanya pada kuliah UKT, Sri Mulyani juga menambahkan belanja kesejahteraan sosial terbesar juga ada di Kementerian Sosial (Kemensos) yang mencapai Rp 27,7 triliun.

Kemensos menyalurkan bantuan rutin antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu Smebako senilai 18,7 juta KPM.

Penyaluran bantuan sosial juga dilakukan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam bentuk Program Bantuan Donasi (PBI) JKN untuk total peserta sebanyak 96,7 juta orang. Belanja bantuan sosial disalurkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Secara keseluruhan, Sri Mulyani menjelaskan belanja kesejahteraan sosial hingga 30 April 2024 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, atau lebih rendah 2,9% (year-on-year/year) dibandingkan tahun lalu. Belanja bansos melalui dana APBN mencapai Rp57,1 triliun hingga April.

Sementara itu, belanja pemerintah secara umum (BPP) mencapai Rp591,7 triliun atau meningkat sebesar 13,2% (yoy), terutama disebabkan oleh belanja pemilu dan belanja kementerian/lembaga (K/L).

Dimana biaya K/L mencapai Rp304,2 triliun atau 27,9% dari anggaran yang ditanggung. Sementara itu Biaya non K/L mencapai Rp 287,6 triliun.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel.