Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mematok anggaran besar untuk perlindungan sosial atau jaminan sosial yang terdaftar pada rentang 496,9 miliar hingga Rp 513 miliar dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Prinsip Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Prabowo Subianto- pemerintah. 

Ferry Irawan, Kepala Badan Koordinasi Makroekonomi dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, menjelaskan anggaran jaminan sosial bergantung pada harga minyak dan nilai tukar rupee. 

Pasalnya, dukungan energi dalam pekerjaan jaminan sosial bergantung padanya. 

“Secara historis, anggaran subsidi energi memiliki porsi yang relatif besar terhadap program jaminan sosial, rata-rata porsi subsidi energi pada program jaminan sosial pada periode 2019-2023 sebesar 34,1%,” jelas Bisnis pada Selasa (21/5). . ) /2024).

Pada dasarnya, kata dia, subsidi energi, dalam hal ini bahan bakar, mempengaruhi nilai tukar dolar AS terhadap harga minyak mentah Indonesia (ICP). 

Dampaknya terlihat pada penerapan subsidi energi pada tahun 2022 yang meningkat signifikan karena saat itu harga minyak naik dua kali lipat hingga mencapai 126 dolar per barel. Sedangkan asumsi pemerintah hanya 63 USD/bbl. 

Anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp551,2 triliun pada akhir tahun 2022.

Nilai tersebut ditingkatkan lebih dari tiga kali lipat untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi akibat kenaikan harga minyak di pasar global.

Sementara itu, dalam asumsi dasar makroekonomi pada tahun 2025, nilai tukar terhadap dolar AS berada pada kisaran Rp 15.300 hingga 16.000 dan harga ICP antara USD 75 hingga 85 per barel.

Secara keseluruhan, pada tahun 2025 anggaran jaminan sosial akan meningkat sebesar 0,02% (y/y) menjadi 3,26% (y/y). Peningkatan anggaran jaminan sosial pada tahun 2025 masih lebih rendah dibandingkan pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, realisasi jaminan sosial sebesar Rp498,0 miliar, meningkat 61,5% (yyyy). )

Beberapa program unggulan penguatan jaminan sosial pada pemerintahan asli Prabowo dalam APBN 2025 adalah penguatan dan penguatan jaminan sosial seumur hidup untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan perumahan layak huni dan terjangkau, mendorong petani dan nelayan sejahtera, termasuk percepatan kemandirian. kota-kota 

Melalui berbagai program umum tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas jaminan sosial, mengurangi beban kebutuhan dasar, meningkatkan pendapatan, serta memutus rantai kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel