Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan akan menerapkan moratorium proyek, terutama yang membutuhkan biaya tinggi, karena minimnya pagu anggaran yang tersedia pada tahun 2025. 

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan tidak akan menjual proyek infrastruktur baru berskala besar seperti bendungan dan jalan tol.

“Pembangunan fisik yang besar-besaran, seperti membangun bendungan, membangun hal-hal seperti itu, meski untuk sementara kita terhenti. Kita maksimalkan apa yang ada,” kata Doddy saat ditemui di Jakarta, Senin (18/11/2024). . .

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan akan memanfaatkan serangkaian sarana dan prasarana yang dibangun untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Saat ditanya sampai kapan moratorium proyek tersebut akan berlangsung, Dody mengaku belum mengetahui secara pasti. Meski demikian, dia memastikan pembangunan proyek baru tersebut akan segera dilakukan jika anggaran tersedia. 

“Selama masih ada, selama diperlukan, selama anggaran tersedia,” kata Dody. 

Sebelumnya, hal serupa juga diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dimana orang nomor 1 Republik Indonesia itu meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan tidak ada proyek unggulan di pemerintahannya. 

“Ada beberapa arahan dari saya Menteri Bappenas untuk memastikan program dan kegiatan di seluruh kementerian/lembaga mempunyai kontribusi yang signifikan, terukur dan sinergis. Kaji semua proyek agar tidak ada proyek yang menjadi mercusuar,” kata Prabowo kepada para menteri dan menteri. pimpinan badan dan lembaga Kabinet Merah Putih.

Prabowo juga mengatakan, program-program kementerian/lembaga pemerintahannya harus fokus pada apa yang disampaikannya pada pidato pertamanya pasca pelantikan di Gedung MPR, Minggu (20/10/2024), yaitu untuk mencapai swasembada pangan dan energi. swasembada. . cukup

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel