Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mengungkapkan anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp53,6 triliun. 

Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp48,4 triliun hingga pagu 2025.

Pasalnya, tambah Ara, saat ini anggaran Kementerian Perumahan Rakyat pada tahun 2025 hanya sebesar Rp5,1 triliun. 

“Saat ini total anggaran yang tersedia pada tahun 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan sesuai usulan Satgas Manusia, kebutuhan pembiayaan pembangunan perumahan sebesar Rp53,6 triliun sehingga diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. “Kami mengharapkan dukungan Kementerian Keuangan dalam penganggaran Menteri PKP,” jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/11/2024). 

Selain itu, Ara juga meminta agar Kementerian Keuangan mengirimkan menteri dan pejabat yang kompeten untuk membantu dan mengisi Kementerian PKP. 

Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program dapat tertata dengan baik dan mendapat dukungan kepedulian dari Kementerian Keuangan.

Pada saat yang sama, Ara juga mengaku mendorong teknik perumahan yang mudah dijangkau masyarakat. Alasannya, agar mempunyai kemampuan menambah domisili.

Untuk itu, ia mengaku akan meningkatkan koordinasi dengan beberapa bank penyalur subsidi perumahan agar target dan jumlah rumah terjamin lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pihaknya ingin mendukung masyarakat dengan berbagai proyek perumahan, seperti 3 juta rumah. 

Pasalnya, tambah Suahasil, sektor real estate dapat membuka suara investasi, serta mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. 

“Kami memberikan bantuan Program Kementerian PKP. Namun kebutuhan anggaran yang diperlukan belum kami atur,” tutupnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel