Bisnis.com, JAKARTA – Kembalinya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut-sebut menjadi tokoh kunci di Indonesia dalam meyakinkan investor asing untuk memanfaatkan pasar keuangan. 

Tanpa Sri Mulyani di pemerintahan, investor asing juga khawatir dengan kondisi pasar keuangan Indonesia. 

Seperti sebelum pelantikan Presiden terpilih RI Prabowo Subianto, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja positif setelah Sri Muliani berangkat ke Kertangare untuk memenuhi panggilan Prabowo untuk kembali menjabat bendahara. 

Ketua Komisi XI DPR Misbachun pun menyadari hal tersebut dan mempertanyakan dasar kepercayaan investor. 

“Pernyataan Ibu tentang kepercayaan pemegang obligasi terhadap surat utang Indonesia itu luar biasa. Saya hanya punya satu pertanyaan, apakah karena Anda Menteri Keuangan, atau mereka percaya Menteri Keuangan, atau percaya pada negara Indonesia? Komisi XI DPR rapat kerja dengan menteri keuangan, Rabu (13/11/2024). 

Tanpa jeda dan diiringi tepuk tangan, Sri Muliani langsung menjawab pertanyaan Misbachu dengan senyuman yang diyakini investor di Republik Indonesia. 

Termasuk ke DPR yang menyetujui APBN, khususnya ke Komisi XI. Dimana Menteri Keuangan saya RI, jawab Sri Muliani. 

Bendahara negara itu menjelaskan, dalam urusan keuangan, pihaknya selalu menjaga hubungan politik dengan RDK serta investor di pasar keuangan. 

Sri Muliani mengatakan satu hal yang menjadi kunci kepercayaan investor adalah negara memiliki kebijakan pinjaman yang jelas. Indonesia melakukan penerbitan untuk pembiayaan APBN yang penggunaannya diatur secara jelas dalam UU APBN. 

“Mereka melihat pesan kita konsisten, mereka merasa, ‘oh ini benar,’ jelas apa yang ingin kita lakukan, membangun kepercayaan, tidak hanya dibuat-buat, tapi kita semua bekerja keras,” ujarnya. 

Saat ini, pada tahun ini pemerintah memiliki surat berharga negara (SBN) sebesar Rp371,8 triliun dan pinjaman yang jatuh tempo sebesar Rp62,49 triliun. 

Sri Mulyani mengatakan, seluruh utang yang jatuh tempo telah dilunasi karena setiap kali surat utang baru diterbitkan, investor yang seharusnya dibayar pemerintah berbondong-bondong kembali membelinya, yang dikenal dengan istilah turnouts. 

Tahun depan, pemerintah berencana menambah utang baru senilai Rp775,9 triliun untuk membiayai APBN yang dipatok sebesar Rp3.621,3 triliun. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel