Bisnis.com, Jakarta – Menteri Keuangan Shri Muliani Indrawati meminta para menteri dan pimpinan lembaga melakukan penghematan berupa pengurangan anggaran perjalanan dinas ASN minimal 50% mulai 7 November 2024.

Dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024, Pak Muliani tidak menjelaskan alasan atau alokasi anggaran yang akan dipotong. Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata tidak menanggapi pertanyaan bisnis mengenai penghematan tersebut.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sucivijono Mogierso mengatakan, surat edaran tersebut dikeluarkan atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan dukungan anggaran kepada pemerintahan baru.

“Transisi pemerintahan ini tidak mudah karena ada transisi kelembagaan baru. Selain itu, bagaimana rencana APBN tahun ini untuk tahun depan juga harus bisa mendukung program-program prioritas presiden,” ujarnya di Kantor Koordinasi Perekonomian. . Kementerian, Selasa (12/11/2024).

Susie menjelaskan, penunjukan perjalanan dinas yang efisien bukan hanya terjadi, namun sudah beberapa kali diminta oleh bendahara negara sebelumnya.

Menurut dia, penurunan belanja perjalanan pemerintah yang dilakukan pada kuartal terakhir tahun 2024 tidak akan mempengaruhi kinerja belanja pemerintah karena bukan merupakan belanja modal yang dihemat.

Sementara itu, belanja pemerintah, khususnya barang modal yang biasanya dilakukan pada akhir tahun, akan membebani pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024.

“Perkembangan APBN akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang dan mendorong keberhasilan program-program prioritas yang dicanangkan gubernur,” lanjut Susi.

Para ekonom juga melihat langkah Prabowo yang meminta penghematan sebagai rencana pengalihan anggaran untuk tahun depan, dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja yang semakin meningkat.

Di sisi lain, kini jumlah menteri dan wakil menteri di kabinet Merah Putih juga bertambah, begitu pula jumlah kementerian dan lembaga.

Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Pusat Reformasi Ekonomi (INTI), menilai tidak aneh jika pemerintah mencari sumber pendanaan bagi pegawai dan biaya lembaga-lembaga tersebut, bahkan untuk bersusah payah dengan sisa anggaran. Anggaran adalah anggaran negara 

“Itu bentuk kepiawaian memprediksi pertumbuhan biaya, bukan program baru pemerintahan Prabowo. Bukan program lama seperti BPJS,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (12/11/2024).

Dalam pembentukan APBN 2025, Kementerian Keuangan tengah sibuk menyusun porsi belanja Rp3.621,3 triliun agar sesuai dengan program Prabowo. Seperti program Quick Win yang membutuhkan anggaran sebesar 121 triliun

Meski sudah diatur, meski dengan bagian anggaran non-K/L seperti cadangan pendidikan, anggota dewan pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan, APBN 2025 masih Rp 300. Triliunan dana kurang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pemerintah.

“Sampai 2025 pertumbuhan [ekonomi] minimal 5,8% atau 5,9% jadi kita punya langkah mengejar 6%-7% lalu 8%. Berapa defisitnya? Masih di bawah Rp300. .triliun. , ”ujarnya dalam Katadata: Dialog Kebijakan Masa Depan Indonesia di Le Méridien, Rabu (9/10/2024).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel