Bisnis.com, BANDUNG – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengoptimalkan aset negara melalui akuisisi gedung kementerian baru yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Aset Negara Kementerian Keuangan Riald SIlaban mengatakan, fokus penetapan gedung kementerian/lembaga baru di era Kabinet Merah Putih adalah untuk mengoptimalkan aset yang sudah ada. 

Misalnya ada kementerian yang tadinya satu menjadi tiga. Dari situ masing-masing bisa menggunakan asetnya, sudah dari arahan umum,” kata Rio usai pengarahan Media PLTP Patuha. , yang dikutip Senin (11/11/2024).

Selain itu, kata dia, Kementerian Keuangan juga terus memantau aset-aset yang ada untuk digunakan oleh kementerian/lembaga baru. Rio mengatakan, pengadaan gedung baru kementerian/lembaga harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga.

“Kami punya data mengenai tingkat idleness suatu aset, kami punya ukuran yang disebut SBSK (Standar Barang Setelah Kebutuhan). Berdasarkan itu, kami konsultasi dengan kementerian,” lanjut Rio.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto membagi 9 kementerian/lembaga menjadi 21 kementerian baru di Kabinet Merah Putih. Hal ini berdampak pada penambahan atau relokasi kementerian/lembaga yang juga berdampak pada bertambahnya gedung kementerian.

Salah satu kementerian yang dipecah adalah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Prabowo membagi kementerian ini menjadi dua kementerian koordinator baru, yaitu Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan.

Selain itu, Prabowo juga membagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tiga kementerian baru, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kementerian lain yang dipecah adalah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel