Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Pangan (Menko) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengaku khawatir masyarakat akan menegurnya jika pemerintah terus membuka keran impor pangan seperti beras untuk menjamin pangan lokal. itu perlu.

Pengumuman tersebut disampaikan Zulhas pada acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian, Jakarta pada Rabu (11/6/2024). Di sisi lain, Zulha mengatakan kebutuhan pangan keluarga tidak bisa dipenuhi secara mandiri.

“Saat aku menjadi penting lagi, aku akan dikutuk. “Ini Menteri Impor” kalau itu belum cukup? “Itu terlihat,” kata Zulhas.

Pasalnya, Zulhas yang juga menjabat Menteri Perdagangan (Mendag) 2022-2024 mengungkapkan, Indonesia mengimpor 29 juta ton produk pertanian mulai dari jagung, gula, dan garam. Namun produksi pertanian nasional pada tahun 2021 hingga 2024 hanya mencapai 32 juta ton.

“Impor sebesar 29 juta [t], hampir stabil. “Sudah 79 tahun [kemerdekaan Indonesia],” ujarnya.

Kegelisahan Zulhas disebut sebagai “menteri impor tulang” bermula saat membahas anggaran ketahanan pangan 2025 untuk subsidi pupuk bernilai tinggi senilai Rp 44,15 miliar.

Namun kenyataannya, petani sulit mendapatkan pupuk. Bahkan, pemerintah memberikan tambahan kuota pupuk sebesar 100%.

Menurutnya, jika permasalahan pupuk tidak teratasi maka produksi pertanian lokal tidak akan meningkat.

“Kalau [pupuk] tersangkut di sini, tertahan di sini, tertahan di sini. Di sana sulit, di sini sulit. Produksinya tidak bertambah, masih 30 juta [t]. Kebutuhan pangan kita 31 juta [ton]. “Kami akan memisahkan hampir 1 juta [ton] lagi,” katanya.

Untuk itu permasalahan pupuk perlu dikoordinasikan. Pasalnya, Indonesia mempunyai lahan yang luas dan pupuk yang cukup.

Soal anggaran, DPR memutuskan total anggaran ketahanan pangan sebesar Rp139,4 miliar.

Anggaran besar ini terbagi ke beberapa posisi, mulai dari kementerian dan lembaga senilai Rp 42,10 miliar. Lalu ada nonkementerian/lembaga senilai Rp61,08 miliar, transfer ke daerah (TKD) senilai Rp36,16 miliar, dan pembiayaan senilai Rp0,05 miliar.

Selanjutnya, pedoman kebijakan anggaran ketahanan pangan tahun 2025 mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, peningkatan ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur pertanian seperti pupuk, benih, dan pestisida.

Kemudian, memperkuat infrastruktur pertanian, bendungan, dan irigasi. Memperbaiki rantai distribusi produk pertanian, memperkuat cadangan pangan nasional dan penyimpanan pangan. Serta penguatan pembiayaan dan perlindungan perusahaan pertanian serta penguatan program budidaya perikanan.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel