Bisnis.com, Jakarta – Pemerintah akan menarik 15 investor asing untuk membangun pabrik tekstil di Indonesia. Pemerintah berencana bertemu investor asing pada Jumat (1 November 2024).

Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah tidak ingin industri padat karya terus terpuruk seperti yang terjadi belakangan ini. Selanjutnya raksasa tekstil terbaru Indonesia adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex telah dinyatakan pailit.

“Kita sedang mempersiapkan bagaimana cara meningkatkan industri padat karya. Besok kita akan kedatangan beberapa calon investor yang masuk ke industri padat karya,” kata Airlangga, Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Mantan Ketua Umum Partai Besar itu membantah ada investor asing yang ingin mengakuisisi Sritex. Menurut dia, calon investor ingin memindahkan pabriknya dari China ke Indonesia.

Airlanga mengatakan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok membuat investor asing harus mencari ke tempat lain.

“Mereka hanya melihat dua negara di ASEAN, Vietnam dan Indonesia. Jadi Indonesia harus bisa memanfaatkannya secara maksimal,” jelasnya.

Namun investor asing menginginkan perlakuan yang sama seperti Eropa dan Amerika Serikat, terutama dalam hal tarif impor. Airlangga mengatakan tarif impor yang rendah hanya bisa tercapai jika perjanjian dagang antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA segera ditandatangani.

“Hal ini hanya bisa tercapai jika kita menandatangani IEU-CEPA karena ekspor Vietnam ke Eropa dan Amerika tidak dikenakan tarif impor. Bagi Indonesia, tarif tersebut di atas sekitar 16%, 10%-20%,” tutupnya.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UE/IEU-CEPA dalam waktu dekat.

Erlanga Hartato mengakui, banyak permintaan UE yang disetujui oleh Prabowo. Oleh karena itu, lanjutnya, perjanjian tersebut bisa segera ditandatangani.

“Ada dua atau tiga persoalan dalam [perundingan IEU-CEPA] ini dan setelah kita mendapat persetujuan presiden, kita komunikasikan dengan Menteri Perdagangan dan kita berharap persoalan teknisnya bisa diselesaikan dan ditingkatkan ke penyusunan undang-undang,” kata Airlangga. pada tahun 2019. Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30 Oktober 2024).

Ia menjelaskan, UE masih mengupayakan dua isu yakni transmisi digital dan transparansi impor dan ekspor. Menurut dia, Prabowo tidak ingin kendala teknis seperti itu menjadi kendala.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel