Bisnis.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih menyusun regulasi terkait rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subiano untuk menghapuskan pemulihan utang jutaan petani dan nelayan di Tanah Air.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, tinjauan awal terhadap permasalahan tersebut sedang dipertimbangkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Secara teori, kata dia, program tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) No. 4/2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Penutupan rekening dan pembatalan tagihan kredit UMKM yang dilakukan oleh bank umum umum hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya saat konferensi pers rapat bulanan Dewan Komisioner OJK (RDK). Jumat (1). /11/2024).

Menurut dia, kerangka hukum yang dikembangkan mencakup aspek kriteria, nominal, temporal, dan evaluasi terkait cakupan data yang ada. Ia mengatakan OJK siap mendukung pencapaian tujuan kebijakan masing-masing.

Lebih lanjut, pihaknya berharap keringanan pengembalian pinjaman bisa dilakukan sedini mungkin karena dinilai akan berdampak positif bagi segmen UMKM seperti petani dan nelayan.

“Kami berharap program prioritas pemerintah lainnya, baik ketahanan pangan, pembangunan perumahan bagi masyarakat berpendapatan menengah, dan kegiatan lainnya, juga diperkuat dengan hal ini,” kata Mahendra.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Perbankan OJK Dian Adiana Roy mengatakan, penghapusan utang tersebut mencerminkan utang-piutang yang telah jatuh tempo terlalu lama. Sektor perbankan juga melakukan segala upaya untuk memperbaiki situasi, namun tidak ada solusi yang ditemukan. Menurut dia, dengan langkah ini, pinjaman dari bank pemerintah akan terhapuskan. 

Rencana penghapusan pinjaman bank jutaan budak dan petani baru-baru ini diungkapkan adik laki-laki Prabowo, Hashim Jojohadikusumo. Ia mengatakan, Peraturan Presiden (PRPRES) yang mengatur hal tersebut sedang dikembangkan oleh Menteri Kehakiman Suprataman Andy Agtas.  

“Saya berharap minggu depan mereka menandatangani Perpres agar 5 hingga 6 juta orang dan keluarganya bisa hidup baru,” ujarnya, Rabu (23/10) di Kamar Dagang dan Industri Indonesia. hingga /2024). 

Menurutnya, sebagian besar pinjaman tersebut merupakan pinjaman masa lalu, bahkan setelah krisis mata uang tahun 1998, ia mengatakan banyak nelayan dan petani yang kesulitan mengajukan pinjaman ke bank karena masih belum terbayarnya tagihan yang tercatat dalam informasi laporan keuangan. dari OJK. Sistem layanan. SLIK).  

Nah, agar lapisan masyarakat tersebut tidak beralih ke rentenir dan pinjaman online ilegal (Pinjol), Hashim mengatakan pemerintah akan memberikan akses pada aplikasi pinjaman perbankan.

Temukan lebih banyak berita dan artikel di Google Berita dan WA Channel