Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih membahas soal target pasokan energi untuk masyarakat.
Menurut dia, Salah satu bentuk dukungan alternatif yang sedang dibahas adalah dalam bentuk pembayaran langsung kepada masyarakat. Sebagai informasi, Pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan rencana skema hibah langsung. Pemerintahan Prabowo Subianto ingin subsidi lebih tepat sasaran dan diberikan langsung kepada penerimanya.
Oleh karena itu, Prabowo, Komisaris Independen PT Pertamina (Persero), Bahlil; Kepala Badan Pengawasan dan Penyidikan Khusus Simon Aloysius Mantiri dan Aris Marsudiyanto dipanggil ke Istana Kepresidenan hari ini, Kamis (31/10/2024). Diskusikan masalah ini.
Usai pertemuan, Bahlil mengaku telah ditunjuk sebagai ketua kelompok untuk merinci sasaran program subsidi.
“Ya, Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan pemimpin kemarin.
Kantor Komunikasi Kepresidenan. Kami mengerjakan detailnya. “Informasinya [penerima hibah] harus sama, harus tepat sasaran, jangan berikan hibah kepada orang yang tidak tepat sasaran,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Bahlil juga membenarkan pemerintah berencana menyalurkan subsidi energi langsung dalam bentuk tunai. Namun, Ini hanyalah salah satu dari banyak pilihan.
“Ada beberapa rumusnya. Opsi lainnya [langsung tunai]. Setelah kelompok ini selesai bekerja, baru akan mengambil keputusan dan menginformasikan kepada presiden,” ujarnya.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengubah rencana penyaluran subsidi energi yang langsung ke penerimanya.
Hasan Nasbi, Kepala Departemen Komunikasi Kepresidenan, menjelaskan Presiden Prabovo telah melakukan pertemuan bersama dengan beberapa menteri dan kepala lembaga untuk membahas pasokan energi.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo meminta para menteri dan departemen memperketat persoalan subsidi agar penerima dan pemberi subsidi bisa lebih jelas sasarannya.
Hassan memastikan program subsidi nantinya akan langsung sampai ke penerima manfaat.
“Iya, sekarang kita sedang klarifikasi informasinya untuk memastikan orang-orang yang kita terima itu benar. Jadi kita tidak akan memberikan lagi tunjangan-tunjangan palsu. Jadi sudah kita arahkan dengan baik. Tunjangan itu untuk rakyat,” kata Hasan di sela-sela acara. Istana Kepresidenan. Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel.