Bisnis.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berjanji akan memperbaiki proses perizinan di sektor mineral dan batubara (minerba) serta minyak dan gas (migas). Ia pun meyakinkan, prosesnya tidak akan memakan waktu lebih dari setahun. Hal tersebut disampaikan Agus Cahyono Adi, Kepala Direktorat Komunikasi, Pelayanan Publik dan Kerja Sama (KLIK) ESDM. Menyederhanakan peraturan tidak hanya bertujuan untuk mempercepat investasi, namun juga meningkatkan tata kelola di seluruh industri energi, ujarnya. Lebih hemat. Ini yang menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai instruksi Bahl, Agus menambahkan, pemerintah mempercepat koordinasi aturan antara pusat dan daerah. “Sesuai instruksi Menteri ESDM, kami berupaya memastikan proses perizinan di pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu maksimal satu tahun. Memfasilitasi percepatan investasi menjadi prioritas utama kami,” ujarnya pada Senin (28 Oktober 2024 ) jelasnya dalam keterangan resmi yang dikutip. Kementerian ESDM berharap melalui upaya tersebut dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis dan meningkatkan kontribusi industri energi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Agus mengatakan ke depan, pemerintah akan terus mengevaluasi dan menyederhanakan peraturan lainnya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan investasi industri energi. “Regulasi yang terlalu rumit akan menghambat proses investasi dan berujung pada birokrasi yang berlarut-larut. Pemerintah ingin menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif,” kata Agus. Penyederhanaan aturan tersebut memang menjadi tujuan 100 hari pertama Bahlil menjabat Menteri ESDM. Balil mengatakan, hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Prabowo ingin Indonesia mandiri energi. Bahlil menilai salah satu tantangan dalam mewujudkan visi tersebut adalah tumpang tindih perizinan yang selama ini menghambat kelancaran arus investasi. Bahlil mencontohkan, masih ada lebih dari 100 perizinan yang harus dipenuhi di bidang eksplorasi migas. Menurutnya, hal ini membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien. “Coba pikir, kalau kita mau mendalami saja, saat ini ada 100 lebih izin, kalau saya ingat benar 129. Sebenarnya izinnya bagus, tapi tingkat layanan kita masih kurang sepakat,” Baiklah, saya sedang mengerjakannya,” kata Bahlil dalam pertemuan baru-baru ini di Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral, menyoroti permasalahan serupa di luar sektor migas. Bahlil mengatakan banyak peraturan yang tumpang tindih di sektor ini sehingga juga membebani pejabat dan pejabat. pelaku korporasi “Banyak peraturan yang tumpang tindih di Minerba. Kami melihat banyak teman-teman kami, mantan pejabat, terutama di Direktorat Jenderal, yang terkena dampak masalah regulasi yang terlalu rumit,” kata Ballil. “Kami akan melakukan perbaikan yang tidak menyandera atau menyiksa pejabat. mempercepat pertumbuhan,” tambahnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel