Bisnis.com, JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari kebangkrutan memberikan harapan baru bagi industri tekstil dan produk TPT.

Pengusaha berharap pemerintah juga bisa membuat kebijakan yang dapat melindungi industri TPT yang sedang terpuruk.

Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Filamen Benang Indonesia (APSyFI) Redma G. Wirawasta mengatakan pemerintah harus mengoordinasikan kebijakan antar kementerian sebagai langkah penyelamatan industri TPT. Menurut dia, masih perlu adanya koordinasi antar kementerian agar kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri.

“Kalau Pak Agus Gumiwang [Menteri Perindustrian] jelas, beliau paham betul dengan situasi dunia usaha. Masalahnya ada di kementerian lain di Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan yang bertanggung jawab di Kementerian Koordinator,” kata Redma. seperti yang dikatakan. Minggu (27/10/2024).

Ia mencontohkan aturan perdagangan impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 yang kini justru menjadi beban bagi industri dan ditengarai menjadi penyebab terpuruknya industri TPT dalam negeri.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/2024 merupakan revisi ketiga yang dilakukan pemerintah setelah Permendag No. 26 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor. Aturan yang semula ditujukan untuk membatasi impor, kini memberikan kemudahan impor sejumlah produk, termasuk pakaian jadi.

“Seperti kemarin dengan Permendag 36/2023 hingga Permendag 8/2024, sulit menekan situasi perdagangan di sana-sini. masih sulit karena perekonomian global,” tuturnya.

Redma mencontohkan Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan yang menurutnya masih berperan besar dalam pengendalian impor, termasuk impor ilegal. Tak hanya itu, usulan kenaikan pajak juga akan mengurangi beban industri.

Dalam hal ini, ia menilai reformasi di industri manufaktur akan bergantung pada perkembangan struktur Kementerian Keuangan. Pasalnya, hal ini juga akan terkait dengan kontribusi sektor manufaktur dalam mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kebijakan Pak Bowo jelas produksi harus naik, kalkulasi kita kalau mau pertumbuhan ekonomi 7%-8%, industri harus tumbuh 10%, 5 tahun terakhir 5%, tidak ada kita [bisnis] hanya 4% – 4,5% Kalau mau tambah 18% harus tumbuh melampaui ekonomi, sandang harus tumbuh 16% tapi sekarang sulit,” ujarnya.

Menurut Redma, beberapa kebijakan yang menjadi pilihan untuk menyelamatkan industri TPT antara lain perlindungan pasar dalam negeri. Hal itu bisa dilakukan dengan penerapan Bea Masuk Impor Tekstil (BMTP) atau Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

Selain itu, kelasnya juga membahas keseimbangan produk untuk mengoordinasikan informasi pasokan dan permintaan produk TPT. Karena saat ini terdapat 1.100 kode HS pakaian.

“Hal ini agar kementerian yang punya yayasan punya kuota. Meski di Kementerian Perindustrian, tapi pencanangannya jelas dan sangat baik, terukur dan akuntabel,” ujarnya.

Di sisi lain, Redma juga berharap dapat memperpanjang kebijakan harga khusus gas bumi (HGBT) untuk industri tekstil. Namun kebijakan ini harus mendapat persetujuan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Senada, Ketua Ikatan Pengusaha Indonesia (IPKB) Jawa Barat Nandi Herdiaman berharap dukungan pemerintahan Prabowo dapat mendukung perlindungan industri manufaktur.

“Masalahnya sudah jelas di depan mata. Kita kena impor ilegal. Menteri Perindustrian tinggi. Kalau jadi menteri lagi, dia bisa lebih berani ‘move on’. Di sandang sudah banyak,” dia dikatakan. . Sritex untuk menyelamatkan

Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyelamatkan Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang melalui putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel