Bisnis.com, JAKARTA – PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) akan terus melakukan pelatihan dan sertifikasi pengemudi truk bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengurangi kecelakaan akibat kelalaian pengemudi.

Susilo Dharmawan, Sales Director PT Hino Motors Sales Indonesia, mengakui kendala utama yang dihadapi perusahaan adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) terlatih sehingga menghambat pengiriman logistik.

“Permasalahan tersebut biasanya disebabkan oleh kurangnya pelatihan pengemudi. Akibatnya, selain kecelakaan yang disebabkan oleh human error, pengiriman logistik menjadi kendala,” kata Susilo Bisnis, Kamis (24/10/2024). 

Oleh karena itu, guna mengatasi kendala tersebut, Hino mengembangkan kerja sama dengan Kementerian Perhubungan, antara lain melalui Hino Total Support Customer Center (HTSCC) dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam pengembangan materi pelatihan.

“Kami di Hino Indonesia Academy akan terus berkontribusi dalam peningkatan keselamatan berkendara dengan meningkatkan kemampuan pengemudi, yaitu sertifikat pengemudi milik Badan Nasional Sertifikasi Profesi [BNSP],” jelasnya. 

Oleh karena itu, Hino berharap Menteri Perhubungan (Menhub) Dudi Purwagandi 2024-2029 terus mendukung industri transportasi dan logistik Indonesia.

“Kami berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus berkembang dan Hino siap mendukung seluruh program pemerintah untuk menjadikan transportasi lebih aman, nyaman, dan efisien,” tutup Susilo.

Seperti diketahui, truk mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, mengangkut barang dan bahan mentah dalam jarak jauh. Sayangnya, truk juga mempunyai risiko kecelakaan yang lebih besar karena ukurannya yang besar, jarak berhenti yang jauh, serta jam kerja yang panjang dan kelelahan pengemudi truk.

Berdasarkan informasi di situs resmi Kementerian Perhubungan, pada tahun 2023 akan terjadi lebih dari 200 kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelebihan beban truk yaitu Over Dimension Over Loading (ODOL).

Menurut Korlantas Polri, penyebab kecelakaan lalu lintas paling banyak adalah perilaku pengemudi atau human error, kecepatan, kurang perhatian saat berkendara, lalai memeriksa kondisi kendaraan, pelanggaran peraturan lalu lintas, dan kelelahan.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan 2016-2024 Budi Karya Sumadi berharap kebijakan nihil ODOL bisa segera diterapkan, mengingat sudah beberapa kali ditunda. Namun di sisi lain, pemangku kepentingan jasa angkutan ODOL seperti Apindo dan Kementerian Perindustrian masih ingin menunda zero ODOL hingga tahun 2025.

Sebab, situasi perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19. Kebijakan zero ODOL memberatkan dunia usaha dan industri.

Kini memasuki bulan Oktober 2024, masih belum ada tanda-tanda implementasi penuh kebijakan zero ODOL dan tema Menteri Perhubungan 2024-2029 Dudi Purwagandhi. 

Peraturan hukum yang menjadi landasan hukum kebijakan angkutan nihil ODOL tahun 2023 mencakup empat aspek yaitu 1). Ukuran/dimensi kendaraan (UU 22/2009, PP 55/2012 dan PM 33/2018); 2). Pengawasan pengujian berkala (PM19/2021); 3). Pengendalian operasional (PM 18/2021); dan 4). Pengendalian di pelabuhan penyeberangan (PM 103/2017).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA