Bisnis.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Kabinet Merah Putih 2024-2029 berbagi jajaran Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian Pimpinan (rapim) Marwarar Sirait (Interim). sampai malam 

Dalam akun Instagram pribadinya, Ara mengaku menggelar rapat pimpinan bersama jajaran Kementerian Perumahan Rakyat hingga pukul 23.00.

Hal tersebut disampaikannya pada Kamis (24/10/2024): “Terima kasih kepada pegawai Kementerian Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat yang tetap semangat meski sudah pukul 23.00.”

Pada saat yang sama, Ara juga terlihat bertelepon dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Head of Housing Group Hashim S. Jojokhadikusumo.

Dalam perbincangan telepon tersebut, staf Kementerian PKP memperkenalkan Hasyim sebagai Ketua Kementerian. Mendengar hal tersebut, Hashem hanya mendorong para menteri PKP di seluruh tingkatan untuk bekerja keras dan baik.

Selain itu, ia juga memberikan pesan khusus kepada Ara dan Fahri Hamzah, selaku Wakil Menteri Perumahan dan Lokasi.

Hashim juga setuju untuk mengawasi Kementerian Perumahan dan Permukiman, yang merupakan kementerian teknologi yang akan melaksanakan rencana tiga juta rumah yang diusung Prabow.

“Maaf bu, telpon suamimu [untuk minta ijin pulang malam]. Semua bekerja, saya hanya pengamat,” kata Hashim.

Sekadar informasi, Marwarar Sirait dan Fahri Hamzah dilantik menjadi Menteri dan Wakil Ketua Kementerian Perumahan dan Permukiman pada Senin (21/10/2024). Dimana Kementerian Perumahan Rakyat dipisahkan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Di hari pertamanya menjabat, Menteri Perumahan Rakyat Marwarar Sirait langsung mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menawar sejumlah tanah sitaan yang nantinya akan digunakan untuk skema perumahan tiga juta.

 Ara dalam pertemuan di Kantor Kementerian PUPR, Senin (22/10/2024), mengatakan, “Saya akan bertemu langsung dengan Jaksa Agung untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyitaan tanah yang ada saat ini agar kita bisa bertindak cepat, apa saja. prosedur?” . 

Ara kemudian mengatakan, jika pihaknya mendapat izin penggunaan dan pengelolaan lahan tersebut, Kementerian Perumahan Rakyat akan segera mengambil tindakan untuk melaksanakan rencana tiga juta rumah tersebut.

Ara mengatakan, pada tahap awal pihaknya akan mengoptimalkan lahan sitaan di Pulau Jawa. Selain bergabung dengan Kejaksaan Agung, penggunaan lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga akan diselaraskan, kata Ara. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel