Bisnis.com, Jakarta – Badan Pendapatan Negara alias BPN diyakini masih menjadi salah satu dari delapan program jalur cepat untuk hasil terbaik yang dijanjikan Prabowo, namun tidak dalam waktu dekat. 

Anggito Abimanyu sebelumnya diperkirakan akan ditunjuk sebagai Presiden BPN. Padahal, kini dengan tertundanya BPN, Anggito masih bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan negara, namun melalui posisi Wakil Menteri Keuangan (wamenkeu).

Dan dia tidak sendiri, dia tergabung dalam Triumvirat Wakil Menteri Keuangan bersama Suhasile Nazara dan Thomas Djiandono. 

Direktur Segara Research Institute Peter Abdullah Ridjalam melihat tidak ada pembatalan pembentukan BPN dalam jangka panjang. 

Dalam jangka pendek, pembentukan BPN tidak mungkin selesai dalam satu atau dua hari, terutama terkait nomenklatur dan peraturan perundang-undangan terkait. 

“Kalau [BPN] segera dibentuk, atas dasar apa? Kalau baru dilantik sebagai presiden, dan Perppu langsung keluar, itu tidak mungkin,” ujarnya kepada Bisnis, mengutip Rabu (23/10/2024). 

Peter sebenarnya melihat peluang besar, apalagi masuknya Anggito ke dalam struktur formal Kementerian Keuangan saat ini.

Menurutnya, Prabowo memposisikan Anggito sebagai solusi sementara ketika pembentukan BPN sempat tertunda. Yang mungkin terjadi, ketiga wakil menteri tersebut akan menghasilkan pengaturan pembagian tugas yang lebih baik.

“Sekaligus bisa menugaskan Pak Angito untuk menyiapkan Badan Pendapatan Negara dan juga Pak Angito untuk menyiapkan pembentukan badannya,” klaim Peter. 

Dia mengatakan, dengan tuntutan tersebut, Anggito kemungkinan besar harus berurusan dengan tiga hal, yakni Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

“Hal ini memberikan pedoman bahwa meskipun nanti lembaga tersebut dibentuk, masih sangat mungkin lembaga tersebut tetap berada di bawah pengawasan Menteri Keuangan,” imbuhnya. “Ini akan sangat mirip dengan badan penerimaan yang ada di Amerika,” jelasnya.

Menjelang pemanggilan calon menteri ke Kertanegara oleh Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan mengenai rencana pendirian BBN. Namun dia menyatakan tidak ada rencana seperti itu dan Kementerian Keuangan tetap demikian.

“Tidak, tidak ada… [Kementerian Keuangan] masih satu,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Bidang Pemilih Muda, Prabowo-Gibran Anguera menjelaskan, rencana pemisahan diri sangat rumit dan memakan waktu lama. 

Bahkan, dia mengakui adanya kekhawatiran pembukaan BPN dalam jangka pendek akan mengganggu penerimaan negara dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Angga menjelaskan, pernyataan Sri Mulyani terkait pembatalan pembentukan BPN hanya sekedar gambaran keadaan saat ini. Ke depan, masih ada peluang terbentuknya BPN. 

Berharap tarif pajak meningkat dari terbentuknya BPN 

Fadil Hassan, kepala ekonom di Institute for Economic and Financial Development (Indef), mengatakan formasi tersebut merupakan cara untuk membiayai program-program Prabowo. 

Ketujuh program PHTC Prabowo-Gibran memerlukan belanja yang besar dan harus berasal dari PHTC kedelapan yakni pembentukan BPN.  

Anggarannya diharapkan berasal dari Program 8 yaitu BPN yang menaikkan tarif pajak menjadi 23%. Masalahnya, program pembentukan BPN kini sudah mati dengan terpilihnya kembali Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, ujarnya dalam Diskusi Publik: Ekonomi Politik Pemerintahan Prabowo Gebran, Selasa (22/10/2024). . . 

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Dragad Wibowo sebelumnya mengatakan pembentukan BPN bisa menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan negara. 

Pasalnya, saat ini sekitar 50% APBN digunakan untuk melunasi utang.  Dragad mengatakan, alokasi belanja sebesar Rp3.621,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 masih belum mencukupi untuk mendanai tahun pertama Prabowo Gebran.  

Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban membayar tunggakan utang dan bunga utang sebesar Rp1.353 triliun atau sekitar 45% dari total pendapatan tahun depan yang dijadwalkan mencapai Rp3.005,1 triliun.  

“Fiscal space-nya di mana? Nah jawabannya kita lewat BPN,” ujarnya pada Katadata: Dialog Kebijakan Masa Depan Indonesia di Le Méridien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Namun, pemerintah teknis terkait saat ini jarang berbicara mengenai BPN dan tidak memberikan jawaban rinci terkait rencana tersebut.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel