Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membeberkan beberapa langkah kebijakan strategis industri yang akan menjadi fokus dunia kerja pada 100 hari pertama pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto menjabat. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartassmita mengatakan, kebijakan pertama yang diajukan kepada Prabowo adalah terkait dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang sebelumnya telah disetujui pada masa pemerintahan Joko Widodo.

“Dokumen yang saya tandatangani kemarin sebagai Menteri usulkan kembali kepada Presiden terkait penetapan aturan RPP gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri,” ujarnya, Selasa (22/10/2024) di kantor Kementerian Perindustrian. ) 

Agus menjelaskan, usulan RPP gas bumi sudah dikirimkan ke Prabowo. Pasalnya, skema ini diharapkan benar-benar berkontribusi terhadap kebutuhan gas untuk pengembangan industri manufaktur. 

Selain itu, RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Dalam hal ini Harga gas alam tertentu (HGBT) atau gas murah juga sudah mengindikasikan kelestariannya sebesar US$6 – US$6,5 per MMbtu. 

“Jika RPP disetujui dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo, maka itu akan menjadi game changer. Saya yakin program HGBT tidak diperlukan lagi karena semua dijamin akan diatur secara ketat dalam RPP,” jelasnya. 

Faktanya, dengan aturan ini, tujuh subsektor tidak akan menerima HGBT, melainkan pupuk. Kaca Porselen Baja Petrokimia Seperti yang saat ini digunakan dalam industri oleokimia dan sarung tangan karet. 

Kementerian Perindustrian secara efektif merupakan pengatur seluruh sektor manufaktur, sehingga tidak ada yang tertinggal, ujarnya. 

Di sisi lain, Agus memiliki Peraturan Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Aturan Impor. Pelonggaran peraturan pada banyak komoditas dipandang sebagai penyebab penurunan Indeks Manajer Pembelian (PMI) nasional baru-baru ini. 

Dia menegaskan, Kemenperin tidak menentang impor. Namun impor bahan baku dan produk setengah jadi justru memudahkan pemenuhan kebutuhan produksi. 

“Untuk memproduksi bahan mentah secara lokal dan jarak jauh, produk setengah jadi tersedia dan perlu dilakukan upaya untuk memproduksinya dari industri dalam negeri sehingga dapat menjangkau rantai pasokan tanpa harus bergantung pada pasokan dan impor. Indonesia melayani kebutuhan dunia,” jelasnya. 

Selain itu, Agus juga ngotot memindahkan pelabuhan impor ke Indonesia bagian timur. Sementara itu, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT); pakaian porselen peralatan listrik kosmetik sepatu Ada delapan produk yang akan menjadi fokus kebijakan ini, termasuk katup dan obat-obatan tradisional. 

“Kami akan fokus pada kebijakan Pemerintah Merah Putih yang menetapkan titik akses di Indonesia Timur, Sorong, Belitung, dan Kupang,” jelasnya. 

Simak Google News dan berita serta artikel lainnya di WA Channel.